HERALD.ID, JAKARTA — Dokumen rahasia yang dinamakan Pandora Papers mengungkap dugaan adanya skandal pajak. Luhut dan Airlangga ada dalam laporan dokumen ini.
Dikutip dari situs International Consortium of Investigative Journalists, Pandora Papers merupakan hasil investigasi kolaborasi jurnalistik terbesar di dunia. Ini melibatkan lebih dari 600 jurnalis dari 150 media di 117 negara. Penyelidikan ini didasarkan pada kebocoran catatan rahasia dari 14 penyedia layanan perusahaan cangkang di negara suaka pajak.
Perusahaan ini memberikan layanan profesional kepada individu dan perusahaan kaya yang ingin menggabungkan perusahaan cangkang, perwalian, yayasan, dan entitas lain di yurisdiksi rendah atau tanpa pajak.
Ada 2,94 terabyte data yang mengungkap rahasia orang-orang yang menggunakan surga pajak dan kerahasiaan untuk membeli properti dan menyembunyikan aset. Mereka termasuk lebih dari 330 politisi dan 130 miliarder Forbes, serta selebritas, penipu, pengedar narkoba, anggota keluarga kerajaan, dan pemimpin kelompok agama di seluruh dunia.
Data data ini, bocor ke ICIJ dan dibagikan dengan mitra media di seluruh dunia dalam berbagai format dokumen, gambar, email, spreadsheet, dan banyak lagi. Catatan tersebut mencakup jumlah informasi yang belum pernah ada sebelumnya tentang apa yang disebut sebagai pemilik manfaat dari entitas yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya, Seychelles, Hong Kong, Belize, Panama, South Dakota, dan yurisdiksi kerahasiaan lainnya.
Mereka juga berisi informasi tentang pemegang saham, direktur dan pejabat. Selain orang kaya, terkenal dan terkenal, mereka yang terkena bocoran termasuk orang-orang yang tidak mewakili kepentingan publik dan yang tidak muncul dalam pelaporan kami, seperti pemilik usaha kecil, dokter, dan lainnya, biasanya kaya, individu jauh dari sorotan publik.
Dua pejabat di Indonesia, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto ada dalam laporan ini. Airlangga disebut memiliki perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Sementara Luhut disbeut menghadiri direksi perusahaan bernama Petrocapital SA.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu, Neilmadrin Noor yang dikonfirmasi FAJAR soal dokumen Pandora Papers, mengaku belum menerima informasi atau dokumen terkait hal tersebut. Sehingga pihaknya belum bisa menanggapi lebih jauh.
“Namun prinsipnya Ditjen Pajak terbuka terhadap semua informasi dan masukan. Dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya, Senin, 4 Oktober.
Sementara, Jubir Luhut, Jodi Mahardi dalam keterangan tertulisnya menuturkan Luhut hanya menjabat sebagai direktur utama perusahaan yang dikaitkan dengannya hanya selama tiga tahun. Itu mulai pada 2007 hingga 2010. Perusahaan ini rencananya digunakan untuk pengembangan bisnis di luar negeri.
Silahkan kirim ke email: [email protected].
