Banyak Kepala Daerah Habis Masa Jabatan Sebelum 2024, DPR Sarankan Jokowi Keluarkan Perppu

- Nasional
  • Bagikan
Muhammad Rifqinizami Karsayuda (Foto: rifqikarsayuda.com)

HERALD.ID, JAKARTA—DPR RI sarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), terkait jadwal Pilkada Serentak pada 2024 mendatang. Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami menilai, Perppu diperlukan untuk antisipasi potensi kekacauan hukum masa jabatan kepala daerah.

“Selanjutnya, hasil pileg harus memiliki kepastian hukum untuk syarat pendaftaran calon kepala daerah dari jalur politik,” katanya, dilansir Senin (17/1/2022).

Ia juga memberikan alasan kenapa perlunya Presien Jokowi mengeluarkan Perppu terkait jadwal Pilkada 2024. Pertama, jadwal Pilkada di November 2024 memiliki konsekuensi pelantikan kepala daerah terbaru paling cepat Januari 2025. Perkiraan pelantikan, belum termasuk jika terjadi sengketa administrasi pidana mapupun PHPU di Mahkamah Konstitusi.

Kedua, pemerintah harus menyiapkan 270 Penjabat sementara (Pjs) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya.

“Pengisian Pj kepala daerah di 542 daerah itu bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah karena akan menyedot energi sejumlah pejabat Eselon I dan II di pemerintahan untuk melaksanakan tugas ganda,” tuturnya.

Ketiga, sambung Rifqi, Pilkada 2024 yang dilaksanakan November merupakan sebuah pekerjaan rumah bagi presiden dan wakil presiden hasil Pilpres 2024.

“Karena itu Perppu menjadi solusi yuridis ketatanegaraan di tengah telah disepakatinya ketiadaan revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” pungkasnya. (Ani)

Silahkan kirim ke email: redaksi@herald.id.
Stay connect With Us :
  • Bagikan