Pengamat Intelijen Minta Polri jangan Berpolitik Praktis di Peringatan Hari Bhayangkara Ke-76

- Aneka
  • Bagikan

Herald Indonesia, Jakarta—Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati memberikan catatan kepada Polri pada Hari Bhayangkara Ke-76. Salah satunya agar Polri tidak bermain politik praktis.

Menurutnya, Polri perlu meyakinkan masyarakat bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Termasuk bahwa Polri itu netral dari intervensi politik dan/atau Polri tidak bermain politik praktis. “Tetapi harus paham politik,” kata Susaningtyas dalam keterangan tertulisnya, Jumat ini dikutip dari ANTARA.

Nuning, sapaan Susaningtyas dalam keterangannya juga mengapresiasi tinggi kinerja Polri pada kepemimpinan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terutama dalam penggunaan anggaran secara akuntabel dan transparan.

Ia juga mengapresiasi kinerja Densus 88 yang sukses dalam penanganan terorisme. “Polri juga dinilai sukses dalam penanganan COVID-19 dengan menjaga ketertiban masyarakat sehingga COVID-19 cepat diatasi,” katanya.

Tak kalah penting juga, kata Nuning, Kapolri berinisiatif membangun kesetaraan gender di Polri dengan menaikkan pangkat Polwan setara pria polisi bahkan PNS berprestasi pun dinaikkan pangkat setara brigjen.

Sebagai masukan, Nuning meminta Polri bisa bekerja lebih baik ke depannya. Dalam hal prediktif, Polri dituntut mampu melakukan penegakan hukum berdasarkan analisis intelijen dan kemampuan forecasting sehingga Polri tidak reaktif tapi proaktif.

Dari segi responsibilitas, kata dia, Polri diminta harus akuntable kepada masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum. Polri perlu menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak memandang kelas dan golongan

“Polri yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kecintaan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan. Polri juga harus lebih sigap atasi hoaks dan fenomena post-truth di tengah masyarakat,” jelas Nuning.

Lanjut dia, Polri juga harus lebih berani melangkah untuk atasi teroris. Dalam hal itu, Polri juga harus menegakkan aturan penyadapan untuk antisipasi dan mencegah aksi teroris. Jadi penyadapan bisa untuk preemtif bukan saja preventif.

“Bukan hanya Bareskrim tapi juga Baintelkam harus mendapat dukungan penguatan siber dan SDM yang andal berpendidikan tinggi di bidangnya,” tutur Ketua DPP Bidang Hankam dan Siber Partai Perindo ini.

Editor: Muhammad Ilham
Silahkan kirim ke email: redaksi@herald.id.
Stay connect With Us :
  • Bagikan