HERALD.ID, JAKARTA—Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mempertanyakan alasan penunjukkan Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel, Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.
Wihadi menilai latar belakang Silmy kurang cocok menjabat jabatan di bidang keimigrasian yang lebih terfokus pada pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Politis Partai Gerindra itu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/12/2022) khawatir Imigrasi sudah menjadi profit oriented point Pemerintah.
“Nah, apakah dengan adanya Dirut BUMN yang sebagai Dirjen Imigrasi apakah Imigrasi sudah menjadi profit oriented point Pemerintah? Karena dengan cara seperti itu akhirnya membuat bahwa orientasinya adalah orientasi pelayanan yang menguntungkan,” kata Wihadi dikutip dari dpr.go.id.
Pria kelahiran Kabupaten Bojonegoro, 25 Juli 1966 itu menegaskan, Menkumham harus menjelaskan dasar daripada pemilihan seorang Dirut BUMN menjadi Dirjen Imigrasi. Karena Dirjen yang ditunjuk saat ini tidak mempunyai dasar-dasar Imigrasi.
“Dan kita sendiri melihat tidak ubahnya seperti tidak mempercayakan kepada para lulusan akademisi-akademisi imigrasi yang mana mereka sudah belajar imigrasi. Bagaimana pemimpinnya atau Dirjennya bisa melakukan pengawasan dengan benar kalau yang tidak memiliki dasar-dasar imigrasi,” tegas Legislator dari Dapil Jatim IX ini.
Kemenkumham kata Wihadi ada baiknya melirik dirut perusahaan swasta yg lebih berprestasi dibandingkan Dirut Krakatau steel yang dinilainya kurang berprestasi.
“Nah, kalau memang hanya untuk melakukan pelayanan ya tidak perlu menunjuk Dirut BUMN. Bisa saja dirut-dirut swasta suruh saja jadi Dirjen Imigrasi,” tandasnya. (*)
Silahkan kirim ke email: [email protected].
