HERALD.ID — Pemerintah Indonesia sedang melobi Arab Saudi agar mempertimbangkan pengembalian kuota haji ke kondisi normal pasca-Pandemi Covid-19.
Indonesia pernah mendapatkan kuota haji sampai 210 ribu jemaah. Karena itu pemerintah harus bersiap menyambut keputusan pengembalian kuota haji hingga 100 persen.
“Kalau soal kuota saya kira pada saatnya memang harus kembali (100 persen), karena kalau sudah keadaan normal kan kembali ke normal,” kata Wapres Ma’ruf Amin kepada wartawan usai menghadiri Haul Al Maghfurlah Mama KH TB Muhammad Falak Abbas ke-51, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam 7 Januari 2023.
Dia menekankan penanganan haji bukan perkara mudah. Penetapan ongkos haji menurutnya, juga harus lebih rasional agar subsidi yang diberikan tidak terlalu besar dan membuat dana haji tergerus.
“Jangan sampai (dana) pokoknya habis, karena akan menyulitkan nanti ke belakang. Karena itu (ongkos haji) harus dirasionalisasi agar berkelanjutan, jadi sustainability-nya harus dijaga,” jelasnya.
Lebih jauh terkait kewajiban jemaah haji untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Wapres memandang hal itu tidak ada masalah sepanjang membawa kebaikan untuk jemaah.
“Memang harus siap untuk melaksanakan itu. Memang pada awalnya tentu kaget tetapi ketika itu ada jaminan yang bagus, yang baik untuk kebaikan jemaah, saya kira itu seharusnya bisa diterima. Kita lihat nanti perkembangannya,” ujarnya.
Menag Lobi Arab Saudi
Sebelumnya, Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas Kamis (5/1/2023) bertolak ke Arab Saudi. Keberangkatannya kali ini untuk menghadiri persiapan Muktamar Haji yang diselenggarakan Arab Saudi.
Yaqut mengatakan, bahwa muktamar akan membahas persiapan haji, mulai dari kuota, hotel, hingga penyediaan katering untuk jemaah haji.
Silahkan kirim ke email: [email protected].
