Rapat Pembahasan Bentrokan Maut PT GNI Ditunda, DPR: Kemenperin Tak Peka!

- Hukum
  • Bagikan
nggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto

HERALD.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, kecewa atas sikap Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang minta penundaan rapat pembahasan bentrokan maut di PT GNI, Morowali, Sulawei Utara.

Mulyanto menilai Kemenperin tidak tidak sungguh-sungguh menuntaskan polemik PT GNI yang sudah menelan korban jiwa.

Sebagai lembaga yang berwenang mengawasi operasional seluruh perusahaan, harusnya Kemenperin proaktif bekerjasama dengan siapa pun untuk mencari tahu akar masalah bentrok berdarah tersebut sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat. Bukan malah mengulur-ulur waktu dengan minta penundaan rapat.

“Kami menyayangkan rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Dirjen Ilmate) dan Manajemen PT. GNI, yang seharusnya diadakan Kamis, 12 Januari 2023, ditunda. Padahal banyak hal yang harus dibicarakan dalam pertemuan tersebut,” kata Mulyanto, Jumat (20/1/2023).

Mulyanto mendesak Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, segera membentuk tim untuk memeriksa penyebab ledakan dan kebakaran smelter PT GNI, yang kemudian memicu persoalan K3 dan bentrok antarkelompok pekerja.

Ia menyebut pengusutan masalah ini harus tuntas karena menyangkut hal lain yang lebih besar yaitu program hilirisasi nikel. Kejadian ini, lanjut Mulyanto, bisa menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan hilirisasi nikel dan hilirisasi barang tambang lainnya.

“Hilirisasi nikel ini adalah proses industrialisasi pengolahan SDA yang panglimanya adalah Kementerian Perindustrian. Karena itu perizinan, pengawasan dan tanggungjawab ada di Kementerian ini. Untuk itulah kementerian ini harus tampil di depan. Namun sayangnya, yang tampil di depan soal hilirisasi nikel ini malah Menkomarinvest,” ujarnya.

Mulyanto minta Kemenperin lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan agar masalah-masalah seperti ini tidak berulang.

Selain itu, Kemenperin perlu melakukan evaluasi menyeluruh program hilirisasi nikel agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. (*)

Silahkan kirim ke email: [email protected].
Stay connect With Us :
  • Bagikan