Akun Twitter @KemenPU Bantah Pernyataan Presiden soal Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Netizen Minta Klarifikasi

- Aneka
  • Bagikan
Presiden Jokowi bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung. (Foto: Dok Setkab)

HERALD.ID, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau proyek Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).

Jokowi DAN Basuki menyebut, proyek itu mangkrak selama enam tahun dan baru dikerjakan kembali pada era Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Namun, pernyataan itu bertentangan dengan status akun Twitter resmi Kementerian PUPR. Sebagaimana dilihat Herald.id, akun Twitter Kementerian PUPR,@KemenPU pada 4 Agustus 2021 mengunggah tentang pengerjaan lanjutan tersebut proyek ini.

“Kementerian PUPR kembali melanjutkan pembangunan terowongan (sudetan) dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) pada TA 2021. Sebelumnya, pembangunan sudetan ini telah dilaksanakan sepanjang 550 m pada tahun 2013-2015,” demikian keterangan akun @KemenPU dikutip di Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sodetan tersebut bisa mengurangi debit banjir Sungai Ciliwung, dengan mengalirkan air sebesar 60 meter kubik (m3) per detik ke KBT saat Sungai Ciliwung sudah tidak mampu menampung debit air pada perkiraan debit banjir ulang 25 tahunan sebesar 508 m3 per detik. Bahkan, Basuki bersama Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan meninjau langsung lokasi proyek Sodetan Ciliwung.

Menurut Basuki, pada 2021, pekerjaan itu dilanjutkan sepanjang 549 meter. Sehingga total panjang sodetan nantinya 1,09 kilometer (km). Pembangunan Sodetan Sungai Ciliwung ke KBT terdiri atas Zona A, B, C, dan D. Zona A berupa bangunan permanen inlet open channel 165 meter dan normalisasi Sungai Ciliwung. Sementara Zona B berupa terowongan ganda sudetan dari inlet ke arriving shaft 549 m, Zona C terowongan 550 m yang sudah selesai, dan Zona D normalisasi Kali Cipinang dan KBT.

Status akun Twitter @KemenPU tersebut banyak dikomentari warganet. Hal itu karena status tersebut seolah membantah pernyataan Presiden Jokowi, Menteri Basuki, dan Pj Gubernur Heru.

Beberapa pengguna Twitter meminta agar Kementerian PU membuat klarifikasi ke publik terkait masalah ini. Sementara yang lain bercanda bahwa status itu akan segera dihapus. (*)

Silahkan kirim ke email: [email protected].
Stay connect With Us :
  • Bagikan