HERALD.ID, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendesak pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) agar segera mengambil alih perusahaan tambang nikel yang dikuasai pihak asing untuk dikelola langsung masyarakat.
Bahkan JK menegaskan agar pemerintah tidak memberi karpet merah atau keistimewaan kepada pengusaha asing.
“Jangan orang asing kita kasih karpet merah dan bangga-banggakan. Pandangan pemerintah diubah, kita bikin listrik, investasi lebih Rp 10 triliun dan hampir semua anak bangsa yang mengerjakan,” katanya dalam Silaturahmi dari Pengusaha ke Pengusaha untuk Masa Depan Indah di Wisma Kalla Makassar, Senin, (30/1/2023) kemarin.
Menanggapi hal itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mencontohkan, jika kerusuhan dan kecelakaan kerja di tambang nikel Morowali misalnya, merupakan akumulasi ketidakadilan yang terjadi sebagai dampak dari berbagai keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Sehingga pengusaha asing merasa bebas berbuat apa saja.
“Karpet merah yg mereka nikmati: 1) bebas pajak, 2) bebas masukkan TKA, 3) bebas masukkan teknologi dan mesin, 4) bebas ekspor, 5) bebas gunakan Bank sendiri, 6) bebas lakukan pelanggaran – tdk ditegur, 7) “dilindungi” oleh pejabat dan aparat,” tegasnya melalui akun twitternya, @msaid_didu
Diberitakan sebelumnya, polisi mengamankan 69 orang yang diduga terlibat bentrok antara karyawan di perusahaan PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu 14 Januari 2023 malam.
Akibatnya, sejumlah aset perusahaan seperti kendaraan alat berat ikut terbakar.
Silahkan kirim ke email: [email protected].
