Besok, Kejagung Periksa Menkominfo Johnny G Plate Terkait Kasus Korupsi BTS, Kuntadi: Kami Mau Mengkonfirmasi Sesuai Alat Bukti yang Kita Punya

- Hukum
  • Bagikan
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate 

HERALD.ID, JAKARTA—Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengklarifikasi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, Kamis besok. Itu terkait sejumlah temuan dalam dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) periode 2020-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi, Jakarta, mengungkap hal ini.

Menurutnya, klarifikasi akan dilakukan penyidik Kejagung saat meemeriksa Menkominfo Johhny yang diagendakan pada Kamis (9/2/2023). “Rencana Kamis, kami panggil Menteri Kominfo,” katanya dikutip dari inilah.com, Rabu (8/2/2023).

Pemeriksaan terhadap kader Partai NasDem itu, diakui Kuntadi, merupakan yang pertama kali. Dan, surat panggilan sudah dilayangkan Kejagung pada Senin (6/2/2023). “Sudah dikirim kemarin (Senin). Pemeriksaan pertama,” ujarnya.

Tim penyidik Kejagung menemukan sejumlah alat bukti permulaan yang cukup guna memanggil Menkominfo Johnny. Dan menurutnya, banyak hal yang perlu diklarifikasi oleh penyidik Kejagung.

“Kami mau mengkonfirmasi sesuai alat bukti yang kita punya,” kata Kuntadi.

Sesuai jadwal, kata Kuntadi, Menkominfo Johnny akan diperiksa di gedung bundar pada pukul 10.00 WIB. Namun dirinya enggan membeberkan keterlibatan Menteri Johnny dalam perkara ini.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G tahun 2020-2022 ini, Kejagung sudah menetapkan Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif (AAL), sebagai tersangka.

Empat tersangka lainnya, yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Silahkan kirim ke email: [email protected].
Stay connect With Us :
  • Bagikan