HERALD.ID, JAKARTA – Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menekankan lima isu prioritas untuk penyelesaian isu perekonomian dan perdagangan yang berhasil dicapai dalam ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat 2023 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 20-22 Maret.
Dalam keterangan di Jakarta, Jumat (24/3), Arsyad menyebutkan kelima isu prioritas tersebut yaitu transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, kesehatan, ketahanan pangan, serta perdagangan dan investasi.
Lima aspek ini akan tertuang dalam legacy projects ASEAN-BAC, yaitu Digital Lending Platform, ASEAN Net Zero Hub, Carbon Center of Excellence, ASEAN Business Entity, ASEAN One Shot Campaign, dan Inclusive Closed-Loop Model for Agricultural Product.
“Melalui legacy projects, kami juga berkomitmen untuk mengoptimalkan kawasan ASEAN dan mendukung tujuh Priority Economic Deliverables (PED), salah satunya adalah pembentukan unit pendukung Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk menjadi wadah dalam melakukan aktivitas perekonomian dan perdagangan yang inklusif dan mampu mengakomodasi kepentingan bisnis termasuk melakukan fasilitasi transfer teknologi dan investasi di wilayah tersebut,” ungkap Arsjad.
Arsjad juga menyatakan bahwa inisiatif prioritas isu ASEAN-BAC telah didukung oleh seluruh Menteri Ekonomi di Kawasan ASEAN dengan tujuan mewujudkan kemitraan ekonomi ASEAN yang terintegrasi, terhubung, dan berkelanjutan.
Menurut Arsjad, terdapat tiga tantangan yang dihadapi oleh ASEAN. Pertama, prevalensi hambatan non-tarif di wilayah ini semakin meningkat. Kedua, digitalisasi inisiatif ASEAN Single Window (ASW) masih perlu diperbaiki, dan ketiga adalah perlunya peningkatan mobilitas tenaga kerja terampil di wilayah ASEAN.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang efektif untuk menghapus hambatan non-tarif dan meningkatkan perdagangan dalam ASEAN.
Investasi dalam teknologi mutakhir dan koordinasi prosedur kepabeanan regional perlu dilakukan agar manfaat ASW dapat dimaksimalkan.
Selain itu, harmonisasi Mutual Recognition Agreements ASEAN dibutuhkan untuk menciptakan pasar tenaga kerja ASEAN yang terintegrasi, mengingat peraturan yang berbeda-beda antara negara anggota.
Di samping itu, negara-negara ASEAN harus membangun komunitas ekonomi dengan pendekatan people to people dan business to business. Ia mengatakan bahwa hal ini dapat mempercepat transformasi kawasan melalui sentralitas, inovasi, dan inklusivitas.
Silahkan kirim ke email: [email protected].
