HERALD.ID, JAKARTA – Tak seperti biasanya. KH Said Aqil Siradj, kali ini memiliki pendapat berbeda dengan Presiden Joko Widodo. Mantan Ketua Umum PBNU yang kini menjadi pimpinan Lembaga Persahbatan Ormas Islam (LPOI), mengkritik kebijakan soal larangan buka puasa. Menurutnya, kebijakan itu cukup represif.
Itu diungkap Said Aqil saat Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan Road Map Kepemimpinan Muslim Indonesia oleh LPOI. Acara itu turut diikuti 25 ormas Islam.
Acara yang berlangsung di Hotel Royal Kuningan, Sabtu, 25 Maret 2023 itu, juga dihadiri Menko Polhukam Mahfud Md dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Boy Rafly Amar.
Menurut KH Said Aqil Siradj, kesetiaan ormas Islam terhadap Pemerintah tak perlu lagi diragukan.
“Bapak Ibu yang terhormat, kesetiaan dan komitmen kebangsaan ormas-ormas Islam Indonesia terhadap pemerintahan yang sah dan ketaatan terhadap regulasi nasional, tak perlu diragukan lagi. Namun demikian kritik konstruktif tak boleh diabaikan dan dianggap tak berarti,” kata Said Aqil.
Said menyebut kritik dari ormas Islam seharusnya juga diperhatikan pemerintah. Menurutnya, kebijakan pemerintah terkait larangan buka puasa bersama merupakan bentuk ‘over-intervensi’ atau campur tangan berlebihan negara dalam kehidupan keagamaan.
“Berbagai praktik ‘over-intervensi oleh pemerintah’ atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan, dicoba diambil alih dan dicoba dipaksakan (sengaja tau tidak sengaja) melalui intervensi kebijakan yang cenderung dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat,” ujar Said.
“Hal Ini harus diluruskan kembali. Fakta pelarangan buka puasa bersama, meskipun sudah ada penjelasan, rencana pembentukan komisi fatwa dan lain-lain, sangat menimbulkan kegaduhan dan pada saatnya akan melahirkan distrust umat bila dibiarkan terus terjadi,” imbuhnya.
Dia mengatakan, praktik korupsi, monopoli hingga oligarki harus diberantas. Menurutnya, penyelenggara negara tak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk membangun eksistensi dan kepentingan pribadi.
Said juga menegaskan, setiap pihak harus bersiap menghadapi tahun politik 2024. Dia menuturkan, persatuan dan kesatuan Indonesia harus diperkuat.
Silahkan kirim ke email: [email protected].
