HERALD.ID, JAKARTA—Partai NasDem, PKS, dan Demokrat resmi mendeklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di 2024, di Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Pasca deklarasi itu, Bawaslu dilaporkan akan mengkaji dugaan pelanggaran saat Partai NasDem, PKS, dan Demokrat menggelar kegiatan kegiatan tersebut.
Hal ini menuai sorotan. Pengamat Politik R. Siti Zuhro menegaskan KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai penyelenggara Pemilu wajib independen dan tidak partisan atau tidak berpihak pada satu calon atau partai tertentu agar kompetisi Pemilu berlangsung sehat, adil, dan berkualitas.
Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menyampaikan, sebelum Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dideklarasikan, Partai Gerinda dan PKB telah membangun sekretariat bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan sebelumnya mendeklarasikan koalisi bersama kedua partai.
“Publik tidak pernah dengar adanya kajian atau peringatan dari Bawaslu terkait kegiatan kedua partai tersebut,” kata Siti Zuhro dikutip dari inilah.com.
Siti Zuhro menegaskan, Bawaslu harusnya melaksanakan keberpihakan yang sama tanpa pandang bulu. “Kalau di peraturan Pemilu tidak mengatur tentang itu atau Bawaslu juga tidak mengatur itu, mengapa Bawaslu memaksakan diri ingin memberi penalti,” tegas Siti Zuhro.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon sebelumnya juga sudah mempertanyakan sikap Bawaslu yang akan mengkaji dugaan pelanggaran saat Partai NasDem, PKS, dan Demokrat karena menggelar acara deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di 2024.
“Apalagi ini ya? Pelanggaran apa yang mau dikaji Bawaslu? Mohon maaf untuk mengatakan, lama-lama kami lihat dari sudut pandang kami partai-partai yang mengusung Bacapres Anies Baswedan, semakin tidak tepat dan tidak adil saja pernyataan-pernyataan Bawaslu akhir-akhir ini,” kata Jansen dalam keterangannya.
Jansen menegaskan, Bawaslu dengan berbagai pernyataannya seakan-akan hanya bertugas menyorot Anies. “Ada Menteri masih menjabat, Gubernur aktif keliling ke mana-mana, Presiden ngendorse calon tertentu dan lain-lain, Bawaslu kami lihat anteng-diam saja. Ini malah nyoroti Anies terus yang sudah manusia bebas,” kritik Jansen. (*)
Silahkan kirim ke email: [email protected].
