“Sri Mulyani selalu disuruh menghitung ini, seharusnya Sri Mulyani memberikan pandangan bahwa ini berbahaya dalam menjaga masa depan dunia,” ujarnya.
Sebagai informasi, Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa pasir laut dapat digunakan untuk ekspor, kegiatan usaha, pembangunan infrastruktur, dan reklamasi.
Aturan ini membuat larangan ekspor pasir laut yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri tidak berlaku lagi.
Berdasarkan laporan media asing, keputusan Jokowi ini memungkinkan Singapura untuk memperluas wilayahnya.
Namun, berbeda dengan pendapat Rocky Gerung, Menko Marves Luhut Pandjaitan membela keputusan Jokowi tersebut.
Bahkan, ia yakin bahwa ekspor pasir laut ini tidak akan merusak lingkungan.
“Tentu tidak merusak lingkungan,” kata Luhut Pandjaitan.“Kini dengan adanya GPS (Global Positioning System) dan lainnya, kita memastikan hal tersebut tidak terjadi,” tambahnya.
Silahkan kirim ke email: [email protected].
