HERALD.ID — Rusia bakal melarang operasi penggantian alat kelamin imbas banyak warga enggan dimobilisasi untuk perang maupun wajib militer.

Larangan itu tertuang dalam rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan anggota parlemen pada Selasa (30/5). Hampir 400 anggota majelis rendah parlemen State Duma berada di balik usulan tersebut.

“(RUU ini akan melarang) intervensi medis yang bertujuan mengubah jenis kelamin seseorang,” kata Pyotr Tolstoy, salah satu penggagas RUU itu di Telegram, seperti dikutip Newsweek, Rabu (31/5).

Para pejabat Rusia selama ini menganggap operasi ganti kelamin semacam itu bisa berdampak pada kemampuan pertahanan negara di tengah perang Kremlin vs Ukraina belakangan ini.

Sejalan dengan itu, Tolstoy mengakui RUU ini diajukan sebagian karena “hambatan mobilisasi”, demikian dilaporkan media independen yang berbasis di Latvia, Meduza.

“Ini terkait baik karena keinginan pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak dan sebagian karena hambatan mobilisasi. Ini bertentangan dengan nilai-nilai kami dan prinsip-prinsip konstitusi kami,” ujarnya.

“Mengapa kami melakukan ini? Kami melestarikan Rusia untuk keturunan kami, Rusia dengan nilai-nilai budaya dan keluarga serta norma-norma tradisionalnya, dengan memblokir ideologi anti-keluarga Barat agar tidak menyusup ke negara,” imbuh Tolstoy.

Kendati begitu, RUU ini disebut mengecualikan operasi penggantian kelamin untuk mengobati anomali kongenital pada anak-anak.

Seorang anggota State Duma anonim mengatakan kepada media Kommersant pada 3 Mei lalu menyebut ada “insiden berulang” dari para pria yang ingin mengubah jenis kelamin mereka untuk menghindari wajib militer.

“Banyak anak muda yang telah mendatangi klinik swasta untuk menandatangani perubahan jenis kelamin agar menghindari wajib militer imbas operasi militer khusus di Ukraina,” ucapnya.

Ketua Komite Investigasi Rusia, Alexander Bastrykin, mengatakan beberapa orang mengubah jenis kelamin mereka “di atas kertas” untuk menghindari dikirim berperang di Ukraina. Dia pun menilai langkah tersebut adalah penipuan yang jelas bertentangan dengan kepentingan negara.

“Perubahan jenis kelamin di atas kertas adalah penipuan. Jika ini penipuan, penipuan ini melanggar kepentingan negara, kemampuan pertahanan kita,” ujar Bastrykin.

Outlet bersifat independen Mediazona, mengutip data Kementerian Dalam Negeri Rusia, melaporkan bahwa pada 2022, tahun saat invasi di Ukraina dimulai, jumlah orang Rusia yang menerima paspor baru setelah penggantian jenis kelamin meningkat secara dramatis.

Pada 2020, sebanyak 428 paspor dikeluarkan sehubungan dengan perubahan penanda gender. Jumlah itu kemudian naik menjadi 554 pada 2021.

Lalu pada 2022, angka itu meroket hingga 936 usai invasi skala besar berlangsung.(blq/pta)