HERALD.ID — Rusia bakal melarang operasi penggantian alat kelamin imbas banyak warga enggan dimobilisasi untuk perang maupun wajib militer.
Larangan itu tertuang dalam rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan anggota parlemen pada Selasa (30/5). Hampir 400 anggota majelis rendah parlemen State Duma berada di balik usulan tersebut.
“(RUU ini akan melarang) intervensi medis yang bertujuan mengubah jenis kelamin seseorang,” kata Pyotr Tolstoy, salah satu penggagas RUU itu di Telegram, seperti dikutip Newsweek, Rabu (31/5).
Para pejabat Rusia selama ini menganggap operasi ganti kelamin semacam itu bisa berdampak pada kemampuan pertahanan negara di tengah perang Kremlin vs Ukraina belakangan ini.
Sejalan dengan itu, Tolstoy mengakui RUU ini diajukan sebagian karena “hambatan mobilisasi”, demikian dilaporkan media independen yang berbasis di Latvia, Meduza.
“Ini terkait baik karena keinginan pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak dan sebagian karena hambatan mobilisasi. Ini bertentangan dengan nilai-nilai kami dan prinsip-prinsip konstitusi kami,” ujarnya.
“Mengapa kami melakukan ini? Kami melestarikan Rusia untuk keturunan kami, Rusia dengan nilai-nilai budaya dan keluarga serta norma-norma tradisionalnya, dengan memblokir ideologi anti-keluarga Barat agar tidak menyusup ke negara,” imbuh Tolstoy.
Kendati begitu, RUU ini disebut mengecualikan operasi penggantian kelamin untuk mengobati anomali kongenital pada anak-anak.
Seorang anggota State Duma anonim mengatakan kepada media Kommersant pada 3 Mei lalu menyebut ada “insiden berulang” dari para pria yang ingin mengubah jenis kelamin mereka untuk menghindari wajib militer.
“Banyak anak muda yang telah mendatangi klinik swasta untuk menandatangani perubahan jenis kelamin agar menghindari wajib militer imbas operasi militer khusus di Ukraina,” ucapnya.
Silahkan kirim ke email: redaksi@herald.id.
