HERALD.ID, JAKARTA–Pengamat militer, Connie Rahakundini menegaskan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang darurat militer di Papua.
Connie mengatakan, hal ini sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bumi Cenderawasih tersebut.
Penegasan itu sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri yang menyoroti permasalahan di Papua tak kunjung selesai hingga kini.
Menurut Connie, inpres itu sepatutnya segera dikeluarkan untuk menghindari semakin banyaknya berjatuhan korban dari prajurit TNI-Polri.
“Saya kasih waktu saja nih, Presiden keluarkan dalam seminggu ini untuk Inpres bahwa mereka (KKB) akan diserbu dengan tentara kekuatan penuh, darat, laut, udara. Benar-benar tempur penuh nih. Artinya, kita (kekuatan) full. Dan itu harus keluar Inpres supaya kita namanya itu darurat militer. Sehingga tidak bisa disalahkan oleh dunia internasional,” kata Connie dikutip dari Republika.co.id, Sabtu (3/6/2023).
Ia mengatakan, sudah terlalu banyak tentara yang menjadi korban di Papua. “Masa sih kita korbankan terus prajurit-prajurit kita, ibu (Megawati) kan bilang begitu,” ujarnya.
Connie mengatakan, melalui Inpres darurat militer tersebut, maka TNI memiliki dasar hukum untuk melawan kelompok separatis di Papua. Sebab, jelas dia, darurat militer menunjukkan adanya ancaman terhadap kedaulatan negara.
“Jika sebuah negara menetapkan ada darurat militer, artinya negara dia sedang terancam. Artinya, negara kita sedang terancam disintegrasi kan atau lepas salah satu wilayah, maka berhak tentara diturunkan penuh,” jelasnya.
Jika Presiden tak segera mengeluarkan Inpres, maka Connie menegaskan bahwa sebaiknya seluruh prajurit TNI ditarik mundur dari Papua. Sehingga konflik di sana sepenuhnya ditangani oleh kepolisian.
“Tetapi kalau sekarang Inpres tidak ada, ini tanggapan saya ya, kalau Presiden dalam seminggu ini tidak mengeluarkan Inpres, tarik semua tentara mundur, polisi masuk. Sudah, tentara enggak usah, polisi saja yang ngurusin. Karena dengan diamnya Presiden selama ini sebagai panglima tertinggi di mata saya, artinya Presiden itu enggak setuju adanya darurat militer. Saya melihatnya demikian,” tegas Connie.
Silahkan kirim ke email: redaksi@herald.id.
