“Hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki apakah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres,” katanya di bagian akhir surat setebal dua halaman itu.
Surat terbuka ini dalam sekejap menyedot atensi publik. Netizen yang pro dan kontra saling perang komentar.
Pemilik akun twitter @andrisoend*** menulis, “Melempar kegemparan babak 2 ya prof? Bermodalkan “katanya”. Beberkan fakta ke DPR, minta waktu bertemu. Anda kan mantan Wamen. Tidak usah mencari dukungan publik pakai menyebar surat spt itu dan menambah bahan obrolan di warung kopi agar anda dpt simpati. Anda profesor lho.”
“Udh makin melebar kemana2 Anda ini, Udh dilaporkan ke polisi bukannya mereda tp malah menjadi-jadi. Anda kan pengacara, Anda tahu persis segala yg disangkakan itu seharusnya memiliki sedikit 2 bukti kuat dan adanya saksi, Lha ini Anda hanya memiliki bukti yg “katanya”,” ujar @BJBangJe***.
Yang mendukung langkah Denny juga tak mau kalah. “Saya sebagai rakyat jelata mrs terwakili dgn surat ini, maju terus prof, anda Ksatria penjaga konstitusi, smg rezim yg tak guna ini sgr berakhir,” kata pemilik akun Twitter bernama @gus_se***.
“Yg penting sdh menyuarakan mewakili rakyat spt aku, thank’s Prof, sdh bersuara lantang utk kebenaran dan menjaga marwah konstitusi kita, Salam,” komentar @rahmaniarbaf***.
Sehari sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe yang dia lakukan jelang Pilpres 2024 ini sebagai bentuk tanggung jawab moralnya dalam mengawal peralihan kekuasaan.
“Saya cawe-cawe itu, saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024,” tegas Jokowi di sela-sela Rakernas III di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).
Dia menilai sebagai kepala negara dan pemerintahan harus bisa menjaga agar Pemilu 2024 nanti berjalan dengan adil dan baik. Bahkan Jokowi ingin memastikan Pemilu 2024 nanti tidak menimbulkan riak-riak dan gejolak di masyarakat.“Ya (saya) harus menjaga agar kepemiluan nasional serentak, Pilpres, itu bisa berjalan dengan baik, tanpa ada riak-riak yang membahayakan. Masa riak-riak yang membahayakan bangsa, saya disuruh diam, kan tidak lah,” tegas Jokowi dikutip dari Inilah.com. (*)
Silahkan kirim ke email: [email protected].
