HERALD.ID, JAKARTA—Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta BPJS Kesehatan agar mempermudah proses pengajuan klaim bagi pasien dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat tingginya polusi udara.
“Permudah prosesnya dan berikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat yang terkena ISPA. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit dalam menjalani pengobatan melalui BPJS. Ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula,” kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Buruknya kualitas udara beberapa pekan terakhir ini disinyalir memicu meningkatnya pasien ISPA di berbagai tempat.
Data surveilans penyakit yang dilakukan Kemenkes RI, pada Agustus 2023 terjadi peningkatan kasus ISPA mencapai 200.000 kasus yang dilaporkan di puskesmas maupun rumah sakit di Jabodetabek.
Penambahan drastic jumlah penderita ISPA, lanjut Netty, menjadi bukti ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kadar polusi udara yang disebabkan beragam faktor.
Makanya, politisi PKS ini mendorong pemerintah agar secara serius dan komprehensif melakukan upaya pengendalian polusi khususnya di Jabodetabek.
“Pemerintah harus bertanggung jawab dengan memberikan pelayanan pengobatan yang mudah dan cepat. Ini saja belum cukup sebagai kompensasi untuk masyarakat,” lanjut legislator Dapil Jawa Barat VIII itu.
Ia mengatakan, pemerintah harus memenahi pabrik-pabrik dan PLTU penyumbang polusi/ “Ooptimalkan sarana transportasi publik, perbanyak penggunaan energi bersih dan edukasi masyarakat agar peduli serta terlibat dalam menjaga kebersihan udara,” tegasnya.
Netty, menegaskan, pemerintah harus memperbaiki tata kelola transportasi umum sehingga layak dan memadai. Selain itu, menurutnya diperlukan pula edukasi pada masyarakat agar mau beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, terlebih sektor transportasi digadang menjadi penyumbang terbesar terjadinya polusi udara yang semakin memburuk.
Ia juga menyampaikan bahwa penggunaan energi bersih yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) harus dilanjutkan, jangan hanya saat KTT ASEAN ke-43 saja.
“Mengendalikan polusi udara harus menjadi komitmen pemerintah agar rakyat tidak menderita beragam penyakit akibat udara kotor dan menghabiskan biaya BPJS Kesehatan untuk menghandel penyakit infeksi paru, ISPA dan Asma mencapai Rp10 triliun,” tandas Netty menutup pernyataan resminya.
Data IQAir per 5 September 2023 pukul 07.35 WIB atau bertepatan dengan pembukaan KTT ASEAN, Jakarta disebut menempati peringkat ke-4 kota paling berpolusi udara. (ilo)
