HERALD.ID, JAKARTA—Dukungan terhadap masyarakat Melayu di Pulau Rempang terus bermunculan. Pada saat bersamaan, pemerintah mendapat banyak sorotan tajam.
Salah satu yang menyorot cukup tajam adalah mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Lewat akun X (Twitter) pribadinya, @msaid_didu, ia mengungkap fakta mengejutkan terkait proses investasi yang dijadikan alasan penggusuran warga.
“Gerak cepat penguasa demi China di Pulau Rempang: Juli: MOU Indonesia – China. Agustus: Keputusan Menko Perekonomian bahwa proyek Rempang adalah Proyek Strategis Nasional. September: Rakyat yang sudah ratusan tahun di Rempang digusur,” tulisnya.
Menurut Said Didu, proses cepat itu semakin menyakiti warga sebab pejabat kemudian menyalahkan mereka yang berjuang mempertahankan tanah leluhurnya. “Pejabat salahkan rakyat. Dilanjutkan ?” ujarnya.
Tak hanya prosesnya, Said Didu juga menanggapi video viral soal oknum aparat yang mendatangi warga.
“Sepertinya sudah tidak ada satupun pejabat dan aparat yang memihak atau melindungi rakyat,” kritik Muhammad Said Didu.
Kasus Pulau Rempang menjadi sorotan publik setelah warga yang mencoba mempertahankan tanahnya bentrok dengan aparat pada 7 September lalu. Penembakan gas air mata semakin memantik reaksi publik karena membuat pelajar jadi korban.
Pada aksi selanjutnya 11 September lalu di kantor BP Batam, terjadi bentrok yang lebih besar. Sejumlah tokoh dan juga organisasi massa sudah menyatakan keberpihakan mereka pada warga serta mendesak pemerintah membatalkan investasi itu. (ilo)
