Pemprov DKI menerapkan kebijakan WFH untuk merespons tingkat polusi udara yang tinggi. WFH dilakukan berbarengan dengan kebijakan tilang uji emisi bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lolos.
Selain itu, ada pula kebijakan memperluas ganjil genap dan memasifkan penggunaan transportasi publik. Pemprov DKI juga melakukan siasat untuk menekan polusi udara dengan melakukan penyemprotan air di sejumlah ruas jalan di ibu kota.
Akan tetapi, Charles menilai seharusnya Pemerintah pusat ikut memantau perkembangan kebijakan Pemprov DKI dalam menekan polusi udara.
“Presiden jangan terlihat pasrah dalam menghadapi masalah polusi udara ini. Tetapi harus memegang komando utama dengan membuat roadmap dan memimpin semua pemangku kebijakan untuk menjalankannya. Serta melakukan pengawasan, termasuk lewat penegakan hukum yang tegas,” ujar Charles.
Kesuksesan Pemerintah dalam mengurangi polusi udara seharusnya bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Charles pun menyayangkan meski sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk DKI, tapi kualitas udara di ibu kota masih menjadi yang paling berpolusi di dunia.
“Sukses tidaknya penanganan polusi udara adalah hal yang sangat bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh warga masyarakat. Seperti kata Presiden, banyak orang Jakarta batuk-batuk akibat polusi udara,” ungkapnya.Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta diketahui, jumlah masyarakat yang terjangkit penyakit ISPA di Jakarta pada tahun 2023 adalah sebanyak 638.291 kasus. Jumlah tersebut merupakan data kumulatif dari Januari hingga Juni 2023. “Artinya, kalau masih banyak orang Jakarta batuk-batuk, berarti penanganan polusi udara oleh Pemerintah masih jauh dari sukses,” tutup Charles. (ilo)
Silahkan kirim ke email: [email protected].
