HERALD.ID, SLEMAN—Calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan batal mengikuti diskusi ilmiah dan memberi Kuliah Umum di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Panitia kuliah umum Indonesian Future Stadium General di Auditorium Magister Manajemen (MM) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang rencananya digelar pada Jumat (17/11/2023) menyebut tidak dapat izin dari pihak rektorat UGM karena Calon presiden (capres) nomor urut 1 itu datang.

Dalam acara ini, Anies diundang dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Diskusi ini bertajuk Funding Justice Development Path for the Future of Indonesia: Promoting Jakarta Kota Kolaborasi as a Pioneer of Global Sharing City.

Belakangan, menyebar sebuah tangkapan layar percakapan pihak rektorat terkait awal pembatalan kegiatan ini. Percakapan di WhatsApp itu diduga antara pihak Rektorat dan panitia.

“Mas, bener nih Anies Baswedan akan datang. Jika datang, sesuai anjuran perintah dari rektor UGM terpaksa seminar harus dibatalkan,” kata seseorang yang disapa Pak Wija.

Pihak yang diduga panitia kemudian menjawab dalam tiga chat terpisah.

“Sebentar pak Wijaa, saya makesure ke tim protocol,” katanya.

“Diwakilkan oleh timnya/semacamnya pripun enjeh Pak Wijah?” lanjutnya.

“Pada prinsipnya konsep acara yang kami rencanakan dari awal sebatas diskusi ilmiah dgn mengundang tokoh dari berbagai background njeh, Pak Wija. Bukan bersifat pengerahan massa/kampanye, jadi aman, kepesertaan juga kami screening betul-betul,” jelasnya.

Pak Wija kemudian membalas, “Ya dipastikan Anies datang tidak, jika datang terpaksa seminar dibatalkan karena sudah dihubungi dari Polda DIY juga.”

Percakapan itu kini tersebar di medsos, khususnya X. Berbagai komentar pun bermunculan.

“Jika beneran, serem juga nih conversation di kanan,” ujar @hipohan yang ikut membagikan percakapan WA itu.

“Makin Ruwet. Yang menjadi patokan dan aturan itu Praturan KPU. Aparat tidak ada kaitannya. Ini diskusi ilmiah. Jika tidak melanggar peraturan KPU seharusnya UGM mempersilahkan. Ini kan bukan pengerahan massa. UGM juga jika ada koordinasi dari aparat jangan baperan. Sebab Polisi juga memiliki kewajiban mengamankan Capres siapapun untuk menjamin keberlangsungan Pemilu 2024 yang aman. Jangan juga belum tau substansinya menyalahkan aparat,” kata @HMJUSUFRIZAL.

“Dari percakapan itu alasan pembatalan salah satunya “sudah dihubungi dari Polda DIY”. Kalau begini aparat sudah berpihak, bahaya banget nih pemerintah saat ini,” tambah @ntasanusa.

Pemilik akun X bernama @BontoSasmito meminta pihak UGM mengklarifikasi hal itu. “Klarifikasi hal ini, bila betul. Anda telah mengebiri tumbuh kembang Mahasiswa UGM, konon katanya Dunia Kampus pengawal Demokrasi dalam hal kebebasan berpendapat. Tapi Faktanya takut sama @poldaJog,” tegasnya.

Yang lain menyebut Divisi Humas Polri juga mesti memberikan klarifikasi. “Ada menyebut polda DIY, mungkin ada penjelasan dari @DivHumas_Polri,” ujar @mr12n. (ilo)