HERALD.ID, JAKARTA—Usulan kenaikan biaya haji menjadi Rp105 juta ditolak kalangan DPR RI. Penolakan itu dilontarkan Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis.
Menurutnya, pemerintah harus kembali meninjau komponen biaya yang bisa ditekan, sehingga kenaikannya lebih moderat di kisaran 1 persen – 3 persen.
“Kita dengan tegas menolak usulan kenaikan haji menjadi Rp105 juta karena beberapa calon Jemaah haji akan keberatan dengan kenaikan biaya itu,” tegas John di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senin (20/11/2023) dikutip dari dpr.go.id.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengatakan Pemerintah membeberkan beberapa faktor alasan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445/2024.
Antara lain kata dia kenaikan kurs dan penambahan pelayanan. Kemenag mengusulkan biaya penyediaan transportasi bus salawat tahun ini sama dengan 2023. Namun asumsi nilai kursnya berbeda sehingga ada kenaikan dalam usulan.
Kedua, layanan yang harganya memang naik dibanding tahun lalu semisal akomodasi di Madinah dan Makkah. Ketiga, layanan yang harganya naik dan volumenya bertambah seperti konsumsi di Makkah.
“Kita sudah lakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan, (Kementerian) Kesehatan bahkan maskapai seperti Saudi Airlines dan Garuda Indonesia. Menurut pihak maskapai mereka belum meastikan berapa biaya yang harus dikeluarkan namun pihak Kemenag sudah lebih dulu menetapkan harganya,” ungkap John.
“Kemenag sebelumnya sudah menyampaikan angkanya Rp38 juta untuk biaya penerbangan itu angka dari mana? Sedangkan pihak maskapai saja belum tahu,” kritiknya. (ilo)
Silahkan kirim ke email: [email protected].
