HERALD.ID, LUWU TIMUR — Asosiasi Petani Lada dan Pejuang Perempuan Loeha Raya, tidak menginginkan adanya aktivitas pertambangan PT Vale di Tanamalia.

Selain tidak menguntungkan bagi petani merica, perusahan tambang PT Vale lebih cenderung mencari keuntungan ketimbang atas kepedulian masyarakat. Hal ini dipertegas adanya konsultan sewaan PT Vale untuk melakukan pertemuan dengan Petani Lada dan Pejuang Perempuan Loeha Raya.

“Karena kami tahu bahwa keberpihakannya cenderung menguntungkan PT Vale, bukan masyarakat khususnya Petani Lada dan Perempuan. Kami tidak ingin ada pertemuan yang dilakukan oleh pihak Vale di luar kampung kami,” tegas Ali Kamri salah satu perwakilan Asosiasi Petani Lada Loeha Raya, kepada Herald.id, Senin, 20 November 2023.

Menurutnya, ada beberapa hal pihak Asosiasi Petani Lada dan Pejuang Perempuan Loeha Raya enggan menghadiri konsultasi. Terlebih lagi, adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Vale Indonesia berada di Luwu Timur.

“Asosiasi Petani Lada dan Pejuang Perempuan Loeha Raya menolak untuk hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Konsultan Sewaan Vale,” tegas Ali.

Konflik petani lada dengan PT Vale berpotensi terjadi dan dialami oleh ribuan petani dan perempuan di Desa Ranteangin dan Loeha, Kecamatan Towuti.

Sekiranya 4.239 Ha kebun merica milik petani dan perempuan di area yang disebut Tanamalia terancam digusur oleh perusahaan tambang nikel yaitu PT Vale Indonesia.

Tidak hanya itu, Ekosistem Hutan Hujan dan Danau yang terletak di daerah tersebut juga terancam rusak akibat ekspansi atau perluasan tambang nikel.

Bagi masyarakat, hutan, danau dan kebun merica adalah kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki fungsi yang saling berhubungan. Bila salah satunya rusak, maka kehidupan masyarakat dan flora dan fauna Endemik Sulawesi disekitarnya juga akan terganggu, bahkan bisa menghilang.

Khususnya perkebunan merica. Bagi masyarakat, khususnya perempuan, kebun merica adalah warisan yang paling berharga dari orang tua mereka. Kebun merica tersebut adalah sumber kehidupan utama mereka. Para petani dapat membiayai kehidupan mereka sehari-hari, membeli kebutuhan pokok dan sekunder, hingga menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang pendidikan tinggi.

Manfaat lainnya yang juga diketahui masyarakat adalah perkebunan merica yang dikelola petani di Tanamalia ternyata mampu mempekerjakan orang lain sebagai buruh tani, dengan upah setiap buruh tani minimal 80.000 per hari. Dengan begitu, para petani juga telah membantu pemerintah untuk menurunkan pengangguran, khususnya di Sulawesi Selatan.

Selain Asosiasi Petani Lada Loeha Raya, perempuan juga dengan tegas menolak segala bentuk konsultasi yang dinilai tidak berpihak kedapa masyarakat terkhusus perempuan.

Hasma selaku Ketua Pejuang Perempuan Loeha Raya menegaskan, mereka dengan tegas menolak tambang PT Vale Indonesia di Tanamalia.

“Kami tidak mau terima bujukan. Kalau kebun lada kami hilang, di mana lagi kami mau cari hidup? Kalau hutan dikeruk sama ditambang, maka sumber air kami akan kotor seperti yang sudah terjadi di tempat lain,” tandasnya.

Sejak 1968, PT Vale Indonesia Tbk memperoleh konsesi seluas 17.776,78 Ha di wilayah Tanamalia atau 15 persen dari seluruh konsesi PT Vale Indonesia di Pulau Sulawesi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara).

Kini, eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan ini sejak awal 2022 telah memunculkan kekhawatiran yang serius terhadap petani dan perempuan di Desa Ranteangin dan Loeha.

Keprihatinan masyarakat tersebut berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan dari perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) eksplorasi yang diajukan oleh PT Vale Indonesia kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Blok Tanamalia.

Rahmat selaku Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel menyatakan, Vale tidak bertanggung jawab. Sebab, mereka selalu melakukan pertemuan dan konsultasi tidak tepat sasaran.

Menurutya, pertemuan tidak menghadirkan representatif petani lada dan perempuan yang akan terdampak. Pun tidak pernah mengadakan konsultasi publik di Loeha Raya.

“PT Vale Indonesia jelas sudah melanggar ketentuan dengan tidak melakukan konsultasi publik dengan petani lada dan perempuan yang akan terdampak akibat pertambangan di Blok Tanamalia. Pertemuan yang pernah dilakukan hanya berupa pengguguran tanggung jawab, karena tidak bermakna dan sangat jauh dari wilayah (akan) terdampak,” tuturnya.

Sementara, Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulawesi Selatan ini menegaskan, jika memang PT Vale bertanggung jawab sebagai pemilik konsesi di Blok Tanamalia. Seharusnya konsultasi publik dan forum diskusi lainnya dilakukan secara partisipatif di sekitar daerah yang akan terdampak.

“Agar semua masyarakat mengetahui dampak yang akan terjadi jika tambang dilakukan di kawasan hutan dan kebun lada,” tutupnya. (*)