HERALD.ID, JAKARTA–Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran tahun anggaran 2025 sesuai dengan usulan dan saran komisi V DPR RI. Termasuk menambah alat deteksi dini tsunami.
Selain itu, melakukan sosialisasi untuk evakuasi di daerah-daerah pantai, serta melakukan upaya-upaya mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa megathrust.
Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae menyampaikan itu sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala Basarnas Marsdya TNI Kusworo yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Untuk Basarnas, Komisi V DPR RI meminta untuk menyesuaikan lokasi pagu anggaran tahun 2025 sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR RI. Tak hanya itu, ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar ini, Komisi V mendorong Basarnas untuk meningkatkan pembinaan dan pelatihan potensi SAR untuk mendukung penyelamatan dan evakuasi dalam operasi SAR.
“Meningkatkan jumlah personel khususnya di daerah yang rawan bencana dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka melakukan upaya penyelamatan saat terjadi bencana,” ujar Ridwan.
Terkait usulan penambahan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,265 Triliun dari BMKG dan usulan BNPP/Basarnas sebesar Rp1,19 triliun, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan usulan kenaikan tersebut sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di DPR RI. (ilo)
