HERALD.ID — Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio alias Hensat menilai dinamika partai politik pasca Pemilu 2024 semakin tidak tertarik untuk menjadi oposisi dari pemerintah.
Hensat menilai, rendahnya minat partai politik untuk menjadi oposisi disebabkan oleh minimnya dukungan masyarakat terhadap partai oposisi. Hal ini terbukti dari beberapa partai oposisi yang tidak mendapatkan tambahan kursi pada Pemilu 2024.
“Faktor parpol kini menolak untuk menjadi oposisi menurut saya karena tak ada reward yang signifikan dari rakyat,” kata Hensat kepada wartawan, Minggu (1/9/2024).
“Memang oposisi membantu masyarakat menyuarakan kritiknya, namun kenyataannya suara parpol yang menjadi oposisi justru turun, enggak dipilih juga” sambung dia.
Lebih lanjut, ia mencontohkan dua partai politik yang selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berperan sebagai oposisi, yaitu PKS dan Partai Demokrat, yang kini justru memilih bergabung dalam koalisi.
Kedua partai tersebut dinilai tidak mendapatkan dukungan signifikan pada Pemilu 2024, meskipun sering memberikan masukan yang kritis terhadap pemerintah.
“Reward dari rakyat saat menjadi oposisi terakhir didapatkan oleh PDI Perjuangan yang menang saat pemilu 2014, setelah itu otomatis oposisi tenggelam,” ujar Hensat.
Selain PDIP, tidak ada partai politik yang mendapatkan keuntungan dari sikapnya sebagai oposisi. Sebagai contoh, PKS tidak mengalami peningkatan signifikan pada Pemilu 2024.
“Lihat PKS hanya naik 3 kursi di parlemen tahun ini, Demokrat bahkan turun kursinya, itu menunjukkan bahwa menjadi oposisi belum tentu didukung penuh oleh rakyat,” lanjutnya.
Hensat menilai, saat ini tidak ada istilah oposisi jika membicarakan politik di Indonesia. Dia mengatakan, justru saat ini hanya ada istilah kekuatan di luar pemerintah yang sering diartikan rakyat sebagai oposisi.
“Di Indonesia menurut saya tidak ada istilah oposisi, adanya kekuatan di luar pemerintahan. Tapi jika didukung oleh rakyat, harusnya suaranya parpol oposisi naik ya,” jelas Hensat.
Meski begitu, Hensat menilai, oposisi tetap dibutuhkan oleh pemerintah. Ketiadaan oposisi dapat membuat rakyat sulit menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemangku kebijakan.
