HERALD.ID — Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin dukungan anggaran yang diberikan Pemerintah untuk mendukung tugas-tugas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam menjalankan peran diplomasi di luar negeri, masih sangat konservatif.
“Kalau saya melhat sejak lima tahun kami di sini, memang anggarannya itu, naiknya pun sangat konservatif dan pengajuan Ibu (Menlu Retno Marsudi) juga sangat konservatif dan hati-hati,” kata Nurul dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menlu Retno L. Marsudi dan jajaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 September 2024.
Nurul mengatakan, berdasarkan hasil evaluasinya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, itu setiap tahunnya Kemenlu mengalami kenaikan anggaran antara Rp 200 hingga Rp 300 miliar.
Menurutnya, kenaikan anggaran terbesar itu terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp 1 triliun. Namun di tahun 2024, anggaran lagi-lagi hanya naik Rp 400 miliar. Sedangkan di tahun 2025 ini, Kemenlu alami kenaikan anggaran senilai Rp Rp 1,2 triliun.
“Tapi masih ada juga pengajuannya penambahan anggarannya Rp 4 triliun tadi.” ungkapnya
Walau demikian, dia menilai usulan penambahan ini masih dirasa cukup signifikan jika dibandingkan dengan mitra-mitra kerja yang lain di Komisi I DPR. Namun lagi-lagi, Nurul menyebut pengajuan tambahan anggaran tersebut masih sangat konservatif. Dimana belanja yang cukup besar dari pengajuan tambahan anggaran R 4 miliar untuk tahun depan ini, anggaran terbesar adalah untuk program diplomasi dan kerjasama internasional sebesar Rp 1,1 triliun.
Dia lalu menceritakan hasil kunjungan kerja ke luar negeri, ke New York dan Washington, dimana dia menemukan bahwa belanja untuk biaya operasional dua konsulat Indonesia di Amerika Serikat itu masih terbilang pas-pasan. Sementara tugas Kemenlu ini sangat berat. Dia lalu mencontohkan situasi Indonesia di PBB, yang menurutnya, duta besar disana membutuhkan anggaran yang mungkin lebih besar mengingat jantung diplomasi dunia ini berada di PBB.
“Untuk bisa melakukan diplomasi-diplomasi dengan negara lain, mencari dukungan, memberikan dukungan, dan negosiasi-negosiasi lain. Saya berpikir harus ada satu anggaran yang lebih yang bisa diberikan kepada Kemenlu, bukan cuma di PBB, tapi di negara-negara yang memang potensi diplomasinya menjadi center, ini bisa dilebihkan,” katanya.
Dukungan anggaran yang memadai ini, lanjutnya, lantaran tamu-tamu Indonesia yang sering mendatangi kantor duta besar atau pun konsulat Indonesia di luar negeri ini juga sangat banyak. Dia pun berharap ini bisa menjadi perhatian khusus.
“Kalau untuk masalah penambahan anggaran, Insya Allah, Ibu, kami akan berjuang karena kami tahu pentingnya diplomasi luar negeri ini untuk eksistensi Indonesia di dunia internasional dan juga mencari teman, mencari sahabat di lingkungan global,” tambahnya.
Sementara itu, Sekjen Kemenlu Cecep Herawan mengatakan, berdasarkan Surat Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, pagu anggaran Kemenlu Negeri Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 9.9 triliun. Dukungan anggaran ini diperuntukkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 7,7 triliun, dan program penegakan kedaulatan hukum dan perjanjian internasional Rp 15 miliar.
Berikutnya, program perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri Rp 288 miliar, program peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerjasama multilateral sebesar Rp 1 triliun, dan terakhir, program diplomasi dan kerjasama internasional Rp 779 miliar.
Cecep mengatakan, jika dibandingkan dengan pagu DIPA Kemenlu Tahun Anggaran 2024, terdapat kenaikan anggaran sebesar 11,75 persen dari Pagu Anggaran 2025. “Tentu kami dalam kesempatan ini menyampaikan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR dalam upaya meningkatkan anggaran Kemenlu ini,” ujarnya.
Namun demikian, pihaknya berpandangan, APBN Tahun 2025 ini masih jauh dari ideal. Sebagai gambaran, postur belanja non-operasional atau belanja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan diplomasi Kemenlu itu hanya 12,57 persen dari Pagu Anggaran 2025, atau sekitar Rp1,2 triliun yang dapat digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan di seluruh satuan kerja.
Kemudian 63,56 persen dari total belanja non-operasional ini sudah diperuntukkan untuk belanja barang non-operasional dan belanja modal yang sifatnya sudah mengikat seperti pembayaran kontribusi organisasi internasional sebesar Rp 1 triliun, pembayaran cicilan pembelian gedung pada perwakilan RI sebesar Rp 244,1 miliar, dan renovasi gedung perwakilan RI di Washington DC sebesar Rp 414 miliar.
Sementara, untuk pelaksanaan rencana kerja Kemenlu, pihaknya mengusulkan pagu indikatif Kemenlu sebesar Rp20 triliun, sehingga memang masih terdapat beberapa program kegiatan yang belum teralokasikan untuk tahun 2025. “Mempertimbangkan kebutuhan anggaran dimaksud, Kemenlu telah mengajukan usulan anggaran tambahan terhadap pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 4 triliun,” sebutnya. (HAM)
