HERALD.ID, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan distribusi pupuk, salah satu program penting pemerintah.
Pernyataan ini sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai target swasembada pangan dalam waktu empat tahun.
“Kami pastikan tidak ada lagi pihak-pihak yang bermain-main dengan distribusi pupuk. Semua hambatan akan kami berantas,” ujar Erick dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).
Kunjungan Erick ke Kementerian Pertanian juga dalam rangka membahas kolaborasi antara BUMN dan Kementan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Kolaborasi ini bertujuan untuk memperlancar birokrasi dalam sektor pangan, termasuk distribusi pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya.
Erick hadir dengan sejumlah pimpinan BUMN pangan seperti Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Direktur Utama BULOG Wahyu Suparyono, dan Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) Mohammad Abdul Ghani.
Salah satu langkah konkret dari kolaborasi ini adalah alokasi lahan melalui PTPN untuk mendukung swasembada pangan.
Dalam pertemuan tersebut, Erick juga mengungkapkan pentingnya dukungan untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, holding BUMN pangan yang saat ini mengalami masalah keuangan.
Erick menyebutkan bahwa kondisi ID FOOD tidak sehat dan membutuhkan perhatian khusus.
“Mohon dukungan untuk ID FOOD, karena memang kondisinya tidak sehat,” kata Erick.
ID FOOD saat ini sedang dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sesuai putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Agustus 2024.
Selain itu, ID FOOD juga mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,6 triliun untuk pengadaan 10 komoditas pangan strategis.
Direktur Utama ID FOOD, Sis Apik Wijayanto, menjelaskan bahwa permohonan PMN ini diajukan sebagai respons atas beban utang yang cukup besar, mencapai Rp 8,2 triliun.
PMN ini diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta melaksanakan program cadangan pangan pemerintah (CPP).
“ID FOOD sebagai BUMN pangan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan menjadi offtaker melalui jaringan kemitraan dengan petani, peternak, dan nelayan,” jelas Sis Apik dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Juli 2024.
Komoditas yang menjadi tanggung jawab ID FOOD meliputi 10 jenis pangan strategis seperti daging sapi, ayam, telur, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan beberapa jenis ikan serta cabai.
Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu ID FOOD keluar dari kesulitan dan melanjutkan perannya dalam menjaga stabilitas pangan nasional. (*)
