HERALD.ID — Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto optimis program Food Estate yang tengah digagas Kementerian Pertanian (Kementan) di sejumlah daerah bakal menjadi solusi percepatan pemenuhan pangan bagi masyarakat ke depan.
Dia pun menegaskan komitmennya dalam mengawal program Food Estate ini agar bisa berjalan sesuai program Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Insya Allah (Food Estate) bisa berhasil kalau semuanya commited untuk kerja keras, saya yakin itu bisa (berhasil),” yakin Siti Hediati Soeharto, saat ditemui usai memimpin rapat internal Komisi IV DPR, di Kompleks Parlemen, Rabu, 23 Oktober 2024.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Kementan tengah mengembangkan program Food Estate di sejumlah provinsi di Indonesia. Antara lain, Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Titiek Soeharto-sapaan Siti Hediati Soeharto pun berharap, agar pembangunan Food Estate ini, khususnya di Merauke Papua, tidak perlu diperdebatkan. Menurutnya, Food Estate ini demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“(Food Estate) Ini kan demi kepentingan bangsa dan negara. Dan kebetulan memang yang tanahnya available (tersedia, red), ya ada adanya disitu,” jelasnya.
Untuk itu, dia berharap seluruh elemen masyarakat bisa mendukung program ini demi mewujudkan swasembada pangan yang menjadi program besar Pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Dulu jaman Pak Harto bisa swasembada beras. Kenapa sekarang nggak bisa setelah sekian tahun dengan segala teknologi yang ada. Jadi harus bisa,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa Pemerintah kini tengah menggencarkan program cetak sawah baru seluas 3 juta hektare. Cetak sawah ini guna memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
“Program ini, menjadi bagian dari langkah strategis dalam menghadapi ancaman krisis pangan global serta menjaga stabilitas nasional di sektor pertanian, kata Sudaryono.
Sudaryono menjelaskan, dengan proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 330 juta pada tahun 2050, kebutuhan akan bahan pangan juga meningkat pesat.
Di sisi lain, lahan pertanian yang ada sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan.
“Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa,” ujar Sudaryono.
Pria yang akrab disapa Mas Dar ini menuturkan, program yang menjadi prioritas Pemerintahan Prabowo tersebut selain karena faktor domestik, juga lantaran dinamika global juga berperan penting dalam urgensi cetak sawah ini.
Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, tentu harus disikapi dengan memastikan kondisi pangan di dalam negeri tidak terganggu.
“Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar, tak bisa bergantung pada impor pangan. Kemandirian dalam sektor pertanian menjadi semakin vital untuk menghadapi ketidakpastian ini,” sebutnya.
Program cetak sawah ini tentu akan diintegrasikan dengan program pertanian modern yang memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan benih unggul, irigasi modern, dan mekanisasi pertanian. Cetak sawah juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.
Meski Indonesia telah swasembada beras beberapa tahun terakhir, ancaman krisis pangan global mengingatkan betapa pentingnya meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri agar tetap dapat memenuhi kebutuhan di masa depan.
“Cetak sawah bukan hanya upaya peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan,” terang Wamentan Sudaryono.
Dengan langkah strategis ini, Indonesia diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus siap menghadapi perubahan dan ketidakpastian kondisi global yang semakin kompleks. (ham)
