HERALD.ID — Komisi IV DPR bakal mengagendakan kunjungan kerja ke kawasan Food Estate yang tengah dikembangkan Pemerintah. Salah satu kawasan Fod Estate yang bakal langsung dipantay komisi yang membidangi pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan dan perkarantinaan ini adalah Food Estate di Merauke, Papua.
“Nanti kita kunjungan kerja kesana (Merauke, red). Mudah-mudahan Desember ini,” kata Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto saat ditemui Herald usai memimpin Rapat Kerja bersama Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama dan Direktur Utama yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.
Wanita yang akrab disapa Titiek Soeharto ini mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan bagian dari tugas DPR dalam mengawasi kerja-kerja Pemerintah yang menjadi mitra Komisi IV DPR. Melalui kunjungan kerja ini, pihaknya bisa memperoleh informasi langsung sampai sejauh mana progress pengerjaan program Food Estate yang memang merupakan program prioritas nasional Pemerintah.
“Kita mau tahu smapai mana gitu yang sudah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Kan kelihatannya katanya Ok Ok, jalan sesuai schedule. Nah kita tentu datang mengeceklah,” lanjut Titiek Soeharto.
Lebih lanjut, putri mendiang Presiden Ke-2 Soeharto ini menilai, program Food Estate ini memang merupakan program yang cukup penting untuk pencapaian swasembada pangan. DPR tentunya akan mengawal dan memastikan bahwa program besar yang menelan anggaran cukup besar ini bisa berjalan dengan benar.
“Ini program prioritas nasional Pemerintah. Anggaran yang sudah disetujui kemarin (untuk Food Estate) dipakai benar apa nggak? Sampai dimana tahapannya, progressnya,” sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Siti juga angkat bicara soal penolakan sejumlah masyarakat terhadap Program Food Estate di Papua. Dikatakannya, sejauh ini pihaknya belum mendapat permintaan dari masyarakat Papua untuk audiensi terkait program Food Estate ini. Dia pun memastikan siap menerima aspirasi masyarakat dari sekitar kawasan Food Estate jika permintaan audiensi itu masuk ke Komisi IV DPR.
