HERALD.ID — Menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada Selasa (5/11/2024), Garda Nasional telah bersiaga di beberapa negara bagian, termasuk Washington dan Oregon, sebagai upaya antisipasi potensi kerusuhan sipil.
Langkah peningkatan kesiagaan ini diambil menyusul insiden pembakaran terhadap setidaknya tiga kotak suara, yang menyebabkan hancurnya atau rusaknya ratusan surat suara. Sebagian besar surat suara yang rusak berada di Vancouver, Washington, sementara di Portland, Oregon, sebagian besar surat suara berhasil diselamatkan dari kebakaran yang terjadi pada hari yang sama.
Pihak berwenang menduga insiden ini berkaitan dengan kebakaran kotak suara sebelumnya di Vancouver pada 8 Oktober lalu. Polisi Portland telah merilis deskripsi tersangka, meskipun identitasnya belum diketahui.
Gubernur Washington Jay Inslee, dalam siaran pers pada Jumat (1/11/2024), mengonfirmasi kesiapan Garda Nasional untuk menghadapi potensi kerusuhan. Ia mencatat bahwa wilayah barat daya negara bagian Washington telah mengalami beberapa kerusuhan terkait pemilu sebelumnya.
Walaupun Inslee tidak menyebutkan secara spesifik jumlah pasukan yang akan dikerahkan, ia memastikan bahwa pasukan akan siap membantu penegakan hukum mulai Senin hingga Kamis. Departemen Keamanan Dalam Negeri juga telah mengeluarkan peringatan terkait ancaman yang mungkin terjadi pada infrastruktur pemilu, sebagaimana disampaikan oleh Inslee.
“Berdasarkan informasi yang kami terima serta kekhawatiran akan potensi kekerasan atau aktivitas melanggar hukum lainnya terkait pemilihan umum 2024, saya ingin memastikan bahwa kami sepenuhnya siap untuk menanggapi segala potensi kerusuhan sipil yang mungkin terjadi,” ungkap Inslee.
Di Oregon, Gubernur Tina Kotek juga menempatkan Garda Nasional dalam status siaga, sementara para pemimpin politik menyerukan agar demonstrasi dilakukan secara damai, seperti yang dilaporkan oleh afiliasi CNN, KTVZ. “Kantor gubernur akan terus memantau situasi dan berkoordinasi erat dengan lembaga-lembaga lokal, negara bagian, dan federal untuk memastikan pemilih Oregon dapat memberikan suara dengan aman,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Meski belum ada laporan terbaru tentang kerusuhan, Wali Kota Portland, Ted Wheeler, mengakui adanya “ketidakpastian dan ketegangan” di komunitas mereka, seperti dilaporkan KTVZ.
Kepolisian Negara Bagian Oregon bekerja sama dengan penegak hukum Portland dan Departemen Manajemen Darurat Oregon. Komando terpadu Portland, termasuk kepolisian kota, akan meningkatkan staf pada hari pemilu sebagai langkah pencegahan.
Mengacu pada Pemilu Sebelumnya
Pada pemilu 2020, Gubernur Oregon saat itu, Kate Brown, juga menempatkan Garda Nasional dalam keadaan siaga selama 48 jam di sekitar Hari Pemilihan, dengan mengaktifkan komando terpadu yang melibatkan polisi negara bagian, deputi sheriff, dan polisi Portland untuk menangani protes, menurut laporan Associated Press.
Dalam beberapa tahun terakhir, Garda Nasional telah dikerahkan di berbagai negara bagian terutama untuk melindungi keamanan siber selama pemilu. Satuan Tugas Siber Garda Nasional Colorado kembali diaktifkan tahun ini untuk melindungi infrastruktur pemilu, praktik yang telah dilakukan sejak 2018, menurut pernyataan dari kantor Sekretaris Negara Colorado.
Di Nevada, Gubernur Joe Lombardo mengumumkan minggu ini bahwa 60 pasukan Garda Nasional disiagakan untuk memastikan Hari Pemilihan yang aman dan lancar. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah berdiskusi dengan pejabat pemilu dan pemimpin negara bagian.
“Langkah ini adalah bagian dari berbagai upaya proaktif negara untuk memastikan respons yang cepat terhadap segala tantangan yang mungkin timbul,” tambah Lombardo.
Peningkatan Keamanan Nasional
Di Washington, DC, persiapan juga sedang dilakukan dengan lebih dari 3.000 petugas polisi dijadwalkan bertugas selama 12 jam pada Hari Pemilihan, seperti yang diumumkan Kepala Polisi Pamela A. Smith dalam konferensi pers kemarin.
Di seluruh Amerika Serikat, kepala kepolisian sedang merancang rencana keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Hari Pemilihan dan minggu-minggu berikutnya, sebuah langkah yang menjadi lebih mendesak sejak insiden pemberontakan 6 Januari 2021 di US Capitol yang sempat mengganggu keabsahan pemilihan presiden sebelumnya.
Tiga organisasi penegak hukum utama—Mayor County Sheriffs of America, National Sheriffs’ Association, dan Major Cities Chiefs Association—mengeluarkan pernyataan bersama bulan lalu, menyatakan bahwa otoritas keamanan telah merencanakan pengamanan pemilu selama lebih dari satu setengah tahun dan mengimbau warga untuk tetap waspada.
“Seperti biasa, asosiasi meminta masyarakat untuk segera melapor jika melihat sesuatu yang mencurigakan atau tidak biasa terkait kegiatan pemilu,” ungkap pernyataan tersebut. “Jika Anda ‘Melihat Sesuatu, Katakan Sesuatu’, biarkan penegak hukum yang menindaklanjuti dan menentukan hasil dari setiap keadaan atau insiden yang mencurigakan.”
Ancaman Perang Saudara
Hampir 27% warga AS menyatakan kekhawatiran akan potensi pecahnya perang saudara pasca-pemilu, baik dari pendukung Harris maupun Trump, menurut jajak pendapat terbaru YouGov. Sebanyak 6% responden menyatakan bahwa kemungkinan pecahnya perang saudara “sangat mungkin”, sementara 21% menyebut kemungkinan itu “agak mungkin”.
Survei yang diadakan antara 18-21 Oktober untuk The Times dan proyek SAY24 mengungkapkan bahwa persentase pendukung Trump dan Harris sama-sama merasa bahwa kemungkinan perang saudara setidaknya “agak mungkin” terjadi.
Sebanyak 12% dari 1.266 responden mengaku mengenal seseorang yang mungkin akan menggunakan kekerasan jika Trump tidak memenangkan pemilu dengan adil, sementara 5% menyatakan hal serupa terkait Harris.
Lembaga survei juga menanyakan terkait kepemilikan senjata api, namun tidak menemukan kaitan langsung antara hal tersebut dengan persepsi kemungkinan terjadinya perang saudara. Jajak pendapat ini mengungkap perpecahan signifikan di masyarakat Amerika, dengan 84% pemilih mengakui bahwa negara ini kini lebih terpecah dibandingkan satu dekade lalu.
