HERALD.ID, JAKARTA – Pengamat Politik, Rocky Gerung menyoroti ketegangan yang muncul di Partai Gerindra terkait penangkapan mantan menteri ekonomi Tom Lembong.
Kasus yang awalnya terlihat sebagai isu hukum kini dikabarkan telah menjadi bola liar di kalangan internasional, dengan spekulasi yang menyebutkan adanya keterlibatan politik.
South China Morning Post, salah satu media besar Asia, turut menyoroti kasus ini dan menggambarkannya sebagai kemungkinan operasi politik yang didalangi Presiden Jokowi.
Rocky Gerung, menilai bahwa penangkapan Lembong ini seolah-olah menjadi sinyal bahwa Presiden Jokowi masih berusaha untuk tetap “cawe-cawe” dalam hal-hal yang menyangkut kekuasaan, meski masa jabatannya akan segera berakhir.
Menurutnya, Gerindra, khususnya Prabowo Subianto, belum sepenuhnya mampu mengendalikan jalannya pemerintahan, terutama dalam hal mengatur independensi penegak hukum.
“Publik Asia sudah mulai mencium aroma politisasi dari penangkapan Tom Lembong. Kejaksaan Agung seakan-akan memainkan panggung politik yang tidak jelas arahnya,” ujar Rocky.
Ia menilai, penetapan Lembong sebagai tersangka atas kasus yang sudah lama mengendap ini menimbulkan tanda tanya besar, apalagi mengingat Lembong bukan tokoh politik melainkan mantan menteri yang bukan lagi memiliki afiliasi langsung dengan kekuasaan saat ini.
Gerindra, melalui juru bicaranya Habibur Rahman, sempat mengeluarkan pernyataan bahwa penangkapan Lembong lebih bersifat “sumir” atau kurang jelas dalam aspek hukum.
Hal ini, menurut Rocky, menunjukkan adanya ketidakpuasan di tubuh Gerindra terhadap langkah-langkah Kejaksaan yang dinilai terlalu jauh masuk ke ranah politis.
“Kalau memang tidak ada delik jelas yang dilanggar, maka mengapa harus ditahan? Ini menunjukkan ada yang tidak beres,” tegas Rocky.
Kasus ini juga memantik reaksi dari netizen, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak yang menilai Kejaksaan Agung menyalahgunakan kekuasaannya dengan melibatkan Lembong dalam kasus yang tidak sepenuhnya transparan.
Rocky menyebutkan bahwa hal ini bisa menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata investor internasional.
“Investor di Singapura dan negara Asia lainnya mungkin akan berpikir dua kali sebelum masuk ke Indonesia jika penegakan hukum diwarnai oleh kepentingan politik,” ujar Rocky, dari South China Morning Post terhadap kasus ini.
Menariknya, isu ini juga dianggap dapat merusak rencana pemerintahan baru dalam menarik investasi asing untuk menstabilkan ekonomi nasional yang sedang dalam kondisi terpuruk.
“Kasus Lembong yang ditafsirkan sebagai panggung politik akan menjadi bumerang bagi pemerintahan Prabowo jika tidak segera ditangani dengan tegas dan transparan,” jelas Rocky.
Menurutnya, Gerindra perlu mempertegas sikap terkait posisi hukum kasus ini agar publik tidak terus-menerus menebak-nebak motif di baliknya. (*)
