HERALD.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menekankan pentingnya Presiden Prabowo Subianto mendengar aspirasi rakyat, termasuk kritik keras dari Said Didu tentang peran oligarki yang dianggap merusak demokrasi dan bangsa.
Refly mengutip pernyataan Said Didu yang menyebut Prabowo harus benar-benar “bebas dari virus Jokowi” agar bisa menjalankan visi misi yang diutarakannya dalam buku “Paradoks Indonesia.”
Buku tersebut, menurut Refly, menyajikan berbagai agenda perubahan yang ideal dan tidak selaras dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan sebelumnya.
“Buku itu penuh dengan janji reformasi untuk Indonesia yang lebih adil. Kalau Prabowo sungguh-sungguh, dia harus lepaskan pengaruh-pengaruh lama,” ujar Refly.
Refly juga menyoroti bahwa banyak pihak, termasuk publik, menaruh harapan besar pada Prabowo untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari intervensi oligarki.
Menurutnya, saat ini adalah momen penting bagi Prabowo untuk menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin sejati yang independen, tidak terjebak dalam kepentingan elite ekonomi yang selama ini dituding mempermainkan kebijakan nasional.
“Said Didu punya pandangan yang kuat. Dia ingin Prabowo berani memilih jalannya sendiri dan menjauh dari bayang-bayang pengaruh Jokowi yang dinilai sudah terlalu dekat dengan oligarki,” lanjut Refly.
Refly juga menambahkan, harapan ini bukan hanya datang dari Said Didu, tetapi dari banyak elemen masyarakat yang menuntut perubahan nyata di Indonesia.
Refly mengingatkan bahwa publik saat ini terus memantau langkah-langkah Prabowo, terutama terkait pembentukan kabinet. Menurutnya, ini adalah kesempatan Prabowo untuk memulai pemerintahan yang sesuai dengan visi perubahan yang selalu ia gembar-gemborkan.
“Rakyat ingin lihat tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Prabowo harus bisa menunjukkan bahwa dia bisa memimpin tanpa dikendalikan oleh kelompok tertentu,” tambah Refly.
Refly menekankan bahwa Prabowo harus berani mengambil tindakan tegas untuk membersihkan lingkaran pemerintahannya dari individu yang terindikasi memiliki kepentingan pribadi atau bekerja demi oligarki.
“Jika Prabowo ingin dikenal sebagai pemimpin yang berpihak pada rakyat, dia harus menunjukkan keberanian dalam tindakan, bukan hanya sekedar janji,” tutup Refly. (*)
