HERALD.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Rocky Gerung menyebutkan, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan sikap independen dan berbeda dari pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi).
Meskipun Prabowo pernah berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan era Jokowi, sejumlah langkah yang diambil justru mengindikasikan arah yang kontras, terutama dalam kebijakan perburuhan dan penegakan hukum.
Dalam pernyataannya, Rocky menggarisbawahi bahwa Prabowo telah menegaskan posisi berbeda terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang kontroversial.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa beberapa bagian UU tersebut inkonstitusional, dan Prabowo.
Menurut Rocky, mengambil sikap untuk tidak mendukung pendekatan Jokowi yang pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam menanggapi putusan MK.
“Keputusan Prabowo ini dapat dimaknai sebagai sinyal keberpihakan kepada buruh daripada kepada pengusaha, yang seolah menjadi pembeda mendasar dari arah kebijakan Jokowi,” ujarnya dilansir melalui akun YouTube-nya.
Di sisi lain, kasus terkait dugaan judi online yang melibatkan Budi Arie, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, semakin memanas.
Budi Arie yang juga ketua umum Projo—organisasi relawan pendukung Jokowi—dikaitkan oleh publik dan netizen sebagai tokoh yang berperan dalam praktik judi online.
Rocky menyebut, kuatnya sinyal bahwa Prabowo mendukung langkah penegakan hukum terhadap Budi Arie memperlihatkan tekadnya untuk tidak melindungi figur-figur yang erat dengan Jokowi.
“Langkah Prabowo yang terkesan mempersilakan aparat hukum untuk menyelidiki dan, bila perlu, memproses tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus-kasus masa lalu, merupakan upaya untuk mengukuhkan posisi otonomi pemerintahannya,” jelasnya.
Bagi Rocky, ini seolah-olah menjadi ujian bagi Jokowi yang selama ini memegang kendali atas sejumlah menteri di kabinet.
Selain itu, Rocky mencatat kasus Thomas Lembong yang dinilai menjadi contoh lain dari adanya jarak kebijakan hukum antara Prabowo dan Jokowi.
“Penetapan Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula, meskipun tidak ditemukan bukti keterlibatan pribadi dalam bentuk keuntungan materi, mengundang perhatian publik dan menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah yang sekarang dengan rezim sebelumnya,” katanya.
Namun, Rocky menekankan bahwa meskipun Prabowo menunjukkan kemandirian, ketergantungan ekonomi negara pada oligarki tetap menjadi tantangan besar.
Kepentingan oligarki, terutama di sektor impor bahan pokok dan energi, masih berada di bawah pengaruh Jokowi yang, menurut Rocky, punya perangkat untuk memanfaatkan jaringan distribusi strategis demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi.
“Ketergantungan ini menjadi salah satu faktor yang bisa memengaruhi sejauh mana Prabowo dapat mengimplementasikan visi kemandirian ekonomi tanpa intervensi kepentingan kelompok-kelompok besar,” jelasnya.
Rocky mengakhiri analisisnya dengan menyoroti kekuatan opini publik yang semakin kritis terhadap dinamika antara Prabowo dan Jokowi.
“Dukungan dan perhatian dari masyarakat sipil, terutama LSM dan netizen, akan terus menjadi faktor pengawas yang memastikan agar kebijakan pemerintah Prabowo benar-benar mengarah pada reformasi yang inklusif dan adil, tanpa bayang-bayang kepentingan politik masa lalu,” pungkasnya. (san)
