HERALD.ID – Di tengah persiapannya meninggalkan Tanah Air untuk kunjungan kerja luar negeri, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada seluruh jajaran kabinetnya. Pesannya lugas: dalam situasi darurat atau ketika ada masalah mendesak, menteri diinstruksikan untuk melapor langsung kepadanya, bukan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Arahan ini, menurut Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli, menunjukkan sisi lain dari kepemimpinan Prabowo yang mengikuti insting politiknya. Sebagai pemimpin berpengalaman, Prabowo disebut memiliki naluri untuk memastikan keputusan strategis tetap berada dalam jangkauannya. “Harus diakui, pengalaman Gibran dalam pemerintahan mungkin masih seumur jagung. Secara intuitif, Prabowo tentu tak akan menyerahkan pengambilan keputusan strategis kepada seorang Gibran,” ujar Fadhli dalam wawancara di Jakarta.

Fadhli menekankan, arahan tersebut tak perlu diartikan sebagai bentuk ketidakpercayaan Prabowo kepada Gibran. Sebaliknya, langkah ini adalah upaya menjaga kontinuitas kendali dan mempermudah menteri berkomunikasi langsung dengan Presiden tanpa sekat.

“Prabowo ingin menghilangkan batas agar menteri dapat menyampaikan langsung persoalan mendesak. Ini bukan perpecahan, tapi justru bentuk manajemen langsung yang efektif,” jelasnya.

Sebagai seorang Presiden yang baru saja memegang tongkat komando, Prabowo nampaknya ingin memastikan bahwa kendali tetap ada padanya. Namun, ia tetap menaruh kepercayaan pada Gibran untuk menjalankan pemerintahan selama ia di luar negeri.

“Rumor soal ketidakpercayaan itu tidak benar. Kalaupun ada kesangsian terkait kualitas Gibran, hal itu tidak diperlihatkan secara terbuka di ruang publik,” lanjut Fadhli.

Prabowo mengumpulkan jajaran kabinetnya di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat. Dalam potongan video Sidang Kabinet Paripurna yang dirilis di YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menegaskan kepada para menteri untuk tidak ragu menghubungi dirinya kapan pun. “Jangan ragu-ragu, kalau ada hal yang ingin disampaikan, telepon saya langsung,” ujarnya, menggambarkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang mudah diakses tanpa protokoler yang kaku.

Di momen ini, Prabowo menegaskan kembali bahwa ia menginginkan kerja pemerintahan yang bebas dari sekat-sekat protokoler yang feodal. “Kita tinggalkan hal-hal yang terlalu protokoler dan feodal. Kita ini kolega, mengabdi bersama-sama untuk rakyat,” tutur Prabowo.

Arahan ini membentuk visi kepemimpinan yang lebih dekat dan tanpa batas. Keinginan Prabowo untuk meniadakan sekat dalam koordinasi pemerintahannya memperlihatkan keteguhan langkahnya untuk menjalankan roda pemerintahan secara langsung, tanpa kehilangan kendali bahkan saat berada jauh di luar negeri. (*)