HERALD.ID, JAKARTA — Dua tokoh nasional, Tom Lembong dan Muhammad Said Didu, kini menjadi pusat perhatian sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap oligarki dan dominasi kekuasaan.
Tom Lembong menghadapi sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sementara Said Didu dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang terkait kasus pengembangan proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2.
Said Didu dikenal lantang menentang praktik penggusuran yang dianggap semena-mena di kawasan PSN Pantai Indah Kapuk 2. Ia menegaskan bahwa perjuangannya adalah untuk membela hak-hak rakyat, menyelamatkan aset negara, dan menjaga keadilan sosial.
“Atas nama rakyat dan keamanan negara, saya akan menghadapi proses ini dengan kepala tegak dan penuh keyakinan kepada Allah,” ujar Said Didu, Minggu (17/11/2024).
Sementara itu, Tom Lembong, mantan pejabat pemerintah, dinilai sebagai tokoh dengan integritas tinggi yang kini menjadi oposisi.
Dukungan terhadap Lembong juga datang dari sejumlah anggota DPR yang menganggap kasusnya memiliki nuansa kriminalisasi.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa kasus hukum yang menjerat kedua tokoh ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik.
Ia melihat adanya dinamika perlawanan terhadap sistem oligarki yang dipertahankan oleh mantan Presiden Jokowi.
“Perlawanan ini menandai kebangkitan masyarakat sipil yang selama bertahun-tahun ditekan. Publik mulai menyadari perlunya mengembalikan politik kepada rakyat,” ujar Rocky.
Lebih lanjut, Rocky mengkritik peran Jokowi yang dinilainya masih mencoba memengaruhi politik di sejumlah wilayah strategis, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta, untuk memperkuat cengkeraman politiknya.
Kasus Tom Lembong dan Said Didu dipandang sebagai katalis bagi kebangkitan oposisi terhadap praktik kekuasaan yang dianggap otoriter.
Gerakan ini juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan buruh, yang siap turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menciptakan paradigma baru dalam politik yang menghargai kritisisme dan membela kepentingan rakyat,” tegas Rocky.
Rocky Gerung menilai bahwa situasi ini menjadi ujian bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat.
Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini dianggap melanggengkan oligarki dan ketidakadilan.
“Prabowo harus membuktikan janjinya untuk timbul tenggelam bersama rakyat dengan menciptakan kebijakan yang memperbaiki demokrasi dan keadilan sosial,” ujar Rocky.
Kasus ini juga memunculkan diskusi luas tentang peran mantan Presiden Jokowi dalam dinamika politik saat ini.
Menurut Rocky, langkah Jokowi yang dinilai masih aktif dalam politik justru memperkuat perlawanan dari berbagai kelompok.
“Jika Jokowi terus terlibat dalam politik praktis, ia akan dikenang sebagai pemimpin yang gagal merenungkan kesalahannya dan meninggalkan jejak buruk dalam demokrasi Indonesia,” pungkas Rocky. (*)
