HERALD.ID, PADANG–Kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan mengundang perhatian serius dari Komisi III DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, dalam kunjungannya ke Sumatera Barat bersama jajaran Komisi III, menegaskan pentingnya penanganan tegas atas kasus ini.
Sahroni juga menyerukan langkah konkret dalam pemberantasan penambangan ilegal (illegal mining) yang diduga memiliki kaitan dengan insiden penembakan yang dilakukan Kabag Ops AKP Dadang Iskandar.
Dalam konferensi pers usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Sumatera Barat, Ahmad Sahroni mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima penjelasan dari pelaku di dalam sel tahanan. “Tadi kami sudah bertemu langsung dengan pelaku. Ada beberapa hal yang disampaikan, tetapi tidak bisa kami ungkapkan di sini. Kami fokus agar kasus ini ditangani dengan lugas dan transparan,” ujar Sahroni di Mapolda Sumatera Barat, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin, (25/11/2024) dikutip dari dpr.go.id.
Politikus NasDem itu mengapresiasi Kapolda Sumatera Barat atas perintah tegasnya kepada seluruh Kapolres untuk mengambil langkah hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal.
“Pak Kapolda tadi secara langsung memerintahkan seluruh Kapolres di depan saya untuk menindak tegas tambang ilegal. Ini langkah yang penting dan harus segera ditindaklanjuti di lapangan,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa penanganan kasus ini selaras dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk memberantas aktivitas penambangan ilegal yang kerap menimbulkan masalah keamanan dan hukum.
“Ini bukan hanya arahan Kapolda, tetapi juga perintah dari Bapak Presiden. Kita tidak main-main, semuanya harus ditindak secara hukum,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Ahmad Sahroni juga menyampaikan pesan penting mengenai hubungan internal antara pimpinan dan bawahan dalam kepolisian. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan rasa saling menghormati.
“Saya tadi pesan agar hubungan pimpinan dan bawahan dijaga dengan baik. Jangan ada tindakan yang melukai perasaan anggota, karena itu bisa berdampak pada soliditas organisasi,” katanya.
Ahmad Sahroni menyatakan bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk introspeksi dan perbaikan di tubuh Polri, khususnya di Sumatera Barat. Ia berharap langkah-langkah yang diambil Kapolda dapat menghasilkan solusi nyata agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami berharap setelah kami kembali ke Jakarta, Kapolda segera mengambil tindakan tegas dan transparan atas semua masalah ini, termasuk kasus di Solok Selatan. Penanganan kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak,” pungkasnya.
Kasus penembakan ini menjadi sorotan nasional, mengingat keterlibatan anggota kepolisian dan dugaan kaitannya dengan aktivitas illegal mining. Kini, publik menanti langkah tegas dari aparat untuk menuntaskan masalah ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. (ilo)
