HERALD.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) pemerintah akan diprioritaskan untuk masyarakat yang masuk dalam tiga kategori utama: miskin ekstrem, miskin, dan miskin relatif.
“Bansos ditujukan terutama untuk mereka yang miskin, yang terbagi dalam tiga level. Ini menjadi prioritas utama pemerintah,” ujar Muhaimin di Jakarta, Sabtu malam.
Menurut Muhaimin, anggaran yang dialokasikan untuk bansos berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi masyarakat yang menghadapi ancaman hidup akibat keterbatasan ekonomi.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah tengah berupaya meningkatkan efisiensi dan perampingan program dalam APBN guna memperbesar alokasi dana bansos.
“Dana ini diharapkan menjadi bantalan yang mampu mengantisipasi ancaman bagi masyarakat dengan kebutuhan mendesak,” jelasnya.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2024 di Bogor pada 7 November, Muhaimin mengungkapkan harapan agar alokasi bansos mencapai Rp100 triliun pada 2025.
“Kami berharap langkah ini sukses. Doakan saja, semoga pada 2025 anggaran bansos bisa meningkat hingga Rp100 triliun,” katanya.
Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menggeser paradigma pemberian bansos dari sekadar bantuan langsung menjadi program pemberdayaan.
Program ini dirancang untuk mendukung 8,3 persen penduduk Indonesia, atau sekitar 23–24 juta jiwa, yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin.
Dari jumlah tersebut, 2,3 juta jiwa dikategorikan sebagai miskin ekstrem.
Bentuk pemberdayaan yang ditawarkan mencakup pelatihan keterampilan, akses permodalan, penciptaan pasar, serta peningkatan kelas UMKM dan pelaku ekonomi masyarakat.
Fokus lainnya adalah memastikan ketersediaan bahan baku produksi agar masyarakat miskin dapat menjadi lebih produktif.
“Dengan pemberdayaan ini, kita harapkan masyarakat miskin tidak hanya bergantung pada bansos, tetapi juga mampu meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri,” pungkas Muhaimin. (*)
