HERALD.ID — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mempertimbangkan dinamika serta proyeksi ekonomi tahun depan yang penuh ketidakpastian geopolitik.
“Peran penting ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatannya, kredibilitasnya, dan sustainabilitasnya agar tidak menjadi sumber masalah,” ujarnya saat penyerahan DIPA, Selasa, 10 Desember 2024.
Sri Mulyani menjelaskan Indonesia berhasil menjaga keseimbangan antara upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sambil tetap mempertahankan stabilitas serta keberlanjutan.
“Prestasi ini tidak mudah dan perlu terus dijaga karena guncangan dan gejolak, serta krisis akan terus terjadi seperti pandemi COVID-19, dinamika global politik, keamanan, seperti konflik di Rusia, Ukraina, di Timur Tengah, serta perang dan ketegangan ekonomi dan perang dagang antara negara-negara besar,” paparnya.
Sri Mulyani menambahkan bahwa perekonomian Indonesia selama 2022-2024 diperkirakan tumbuh sekitar 5 persen, meskipun ekonomi global melambat dan munculnya perang dagang serta konflik geopolitik yang meningkatkan volatilitas harga komoditas.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan dengan memastikan stabilitas harga dan menekan inflasi tetap rendah.
“Inflasi di bulan November 2024 adalah sebesar 1,55 persen secara year on year, termasuk terendah di dunia. Konsumsi tetap terjaga, kinerja investasi terus diperbaiki dan ekspor menunjukkan tren yang meningkat. Alhamdulillah neraca perdagangan Indonesia mencapai surplus 54 bulan berturut-turut,” jelasnya.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa hal ini mencerminkan daya tahan sekaligus potensi ekonomi Indonesia, terutama pada sektor-sektor yang mampu mendorong ekspor seperti manufaktur, serta sektor domestik seperti perdagangan dan konstruksi.
“Dengan capaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024 ini akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi di tahun 2025 dan 5 tahun ke depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024.
Belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp2.701,4 triliun untuk mendukung program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, energi, dan perumahan.
Sementara itu, alokasi transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun bertujuan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan inklusif. Pendapatan negara pada 2025 ditargetkan mencapai Rp3.005,1 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendapatan tersebut akan dihimpun secara maksimal melalui pajak, Bea Cukai, serta penerimaan negara bukan pajak.