HERALD.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum menentukan sikap mengenai pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD yang sempat diwacanakan kembali Prabowo Subianto. Namun, sinyal penolakan sepertinya sudah mereka kirim.
Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan PDIP menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi.
“Prinsipnya kami belum dalam posisi menerima atau menolak usulan tersebut tapi kedaulatan rakyat menjadi hukum tertinggi,” kata Chico kepada Republika.co.id di Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Chico menegaskan, bukan sistem atau teknis pemilihan yang perlu diubah. Dia menilai, apa pun sistemnya, selama moral, etika dan sistem hukum diabaikan maka akan rapuh semuanya.
“Utamanya yang perlu diubah itu perilaku dari insan-insan politik baik itu parpol, kekuasaan, aparat penyelenggara negara,” ujar Chico.
Tanpa netralitas dan profesionalitas yang baik maka sistem apapun akan menjadi buruk. Chico mengkhawatirkan, dampak buruk dari usulan memilih kepala daerah lewat DPRD malah mudah diintervensi.
“Ibaratkan sekarang masih banyak terjadi intervensi terkait pemilihan baik itu dengan money politic atau penyalahgunaan wewenang, nantinya bila sistem itu diubah dipilih segelintir politisi di parlemen akan lebih mudah bagi mereka yang akan lakukan intervensi,” ujar Chico.
Ia juga mencurigai pemilihan kepala daerah melalui DPRD bakal memangkas kedaulatan rakyat. Sehingga, ia mendorong usulan tersebut dikaji dengan cermat.
“Ini justru akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bukan kehendak rakyat. Kita harus mengkaji dulu semua ini, namun kembali lagi bahwa yang harus diperbaiki itu moral dan etika insan-insan yang berkecimpung di dunia politik,” ujar Chico. (ilo)
