HERALD.ID, JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, memberikan pandangannya mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyarankan pengampunan bagi para koruptor yang bersedia mengembalikan hasil kejahatan mereka. Boyamin, meskipun tidak secara langsung mendukung atau menentang, menganggap langkah tersebut sebagai salah satu upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Boyamin mengungkapkan, “Sebagai upaya itu boleh, karena memang kita harus maju ke depan, kalau memang ada yang bertobat dan mengembalikan uangnya, diampuni boleh, enggak masalah,” katanya saat dihubungi oleh Inilah.com. Baginya, pemberian pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan kerugian negara bisa menjadi strategi efektif untuk memperoleh pengembalian uang yang lebih maksimal.
Namun, Boyamin tidak bisa menutup keraguannya terkait kesungguhan para koruptor Indonesia dalam menyadari kesalahan mereka. “Diproses hukum aja mereka masih mangkir,” ujarnya, merujuk pada kenyataan bahwa banyak pelaku korupsi yang enggan untuk mengakui kesalahan mereka meskipun sudah diproses secara hukum.
Meski demikian, Boyamin berharap bahwa seruan tegas dari Prabowo untuk memberikan kesempatan kepada koruptor yang mau bertobat bisa mendorong para pelaku kejahatan tersebut untuk mengembalikan uang yang telah mereka ambil dari negara. “Inikan cara murah meriah istilahnya, daripada sidang dan belum tentu nanti bisa uang kembali, hanya memenjarakan orang,” ungkapnya. Ia menilai bahwa langkah ini lebih praktis meskipun pelaksanaannya mungkin akan sulit.
Sebelumnya, dalam pidatonya di Gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar, Kairo, pada Rabu, 18 Desember 2024, Prabowo menyebutkan, pengampunan akan diberikan kepada para koruptor yang mengembalikan hasil curian mereka tanpa harus melalui jalur hukum yang berlarut-larut.
“Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan,” kata Prabowo, dengan menyebutkan bahwa proses pengembalian itu bisa dilakukan diam-diam tanpa diketahui publik.
Sementara Prabowo menawarkan cara yang lebih lunak untuk penyelesaian masalah korupsi, Boyamin tetap mengingatkan bahwa tantangan terbesar adalah kesediaan para koruptor untuk benar-benar mengakui kesalahan mereka dan berkomitmen untuk mengembalikan kerugian negara. (*)
