HERALD.ID, JAKARTA – Trust Indonesia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto, kabinet pemerintahan, serta seluruh partai politik harus bertanggung jawab atas keputusan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Organisasi ini menilai bahwa tidak ada pihak yang bisa lepas tangan dari keputusan tersebut.
“Karena ini adalah produk dari pemerintahan, maka semua pihak harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada yang melempar tanggung jawab hanya kepada PDIP. Prabowo dan seluruh partai harus bertanggung jawab atas kenaikan PPN ini. Apalagi, secara kronologis, usulan kenaikan PPN ini sudah disampaikan langsung oleh pimpinan DPR dan Komisi XI kepada Presiden Prabowo,” ujar Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal, dalam keterangannya, Selasa 24 Desember 2024.
Azhari juga mengkritik opini yang terlalu berlebihan yang menyudutkan PDIP dalam polemik kenaikan PPN. Menurutnya, tidak adil jika pemerintahan saat ini justru menyalahkan PDIP dan menuding partai tersebut sebagai “pahlawan kesiangan” hanya karena menolak kebijakan tersebut.
“Saya menyayangkan framing yang berlebihan terhadap PDIP. Penolakan mereka sah-sah saja, mungkin dari perspektif mereka, belum tepat untuk menaikkan PPN di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Meskipun, dalam pembentukan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar kenaikan PPN 12 persen, PDIP dianggap sebagai inisiatornya,” ungkap Azhari.
Lebih lanjut, Azhari menyarankan Presiden Prabowo untuk tampil di depan publik untuk menjelaskan alasan dan sikap pemerintah terkait kenaikan PPN. Ia menilai bahwa hal ini penting untuk menghindari polemik yang tidak produktif.
“Meski regulasi dan aturan turunan sudah jelas, saya rasa perlu bagi Pak Prabowo untuk menjelaskan langsung kepada publik. Setidaknya untuk menunjukkan motif kebijakan kenaikan PPN dan keberpihakannya kepada rakyat. Mengapa pemerintahan Prabowo tidak menunda kenaikan PPN?” ujar Azhari.
Ia juga menekankan bahwa kinerja Presiden Prabowo akan menjadi sorotan publik selama masa 100 hari pemerintahannya. “Dalam periode ini, seharusnya Prabowo mengambil kebijakan-kebijakan yang populer, bukan kebijakan yang justru memicu kontroversi,” tutup Azhari. (*)
