HERALD.ID, JAKARTA – Trust Indonesia menilai biaya politik dalam Pilkada serentak yang berlangsung pada November 2024 telah mencapai angka yang tidak wajar. Temuan ini berdasarkan pengamatan lembaga riset dan konsultasi politik terhadap sejumlah pendampingan Pilkada di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal, menyampaikan bahwa untuk tingkat Provinsi, biaya politik mencapai sekitar Rp 200 miliar, sementara di level Kabupaten biaya tersebut bisa mencapai Rp 50-80 miliar. “Angka pemenangan untuk level Provinsi sudah sekitar Rp 200 miliar, sementara untuk level Kabupaten sudah mencapai angka Rp 50-80 miliar. Demokrasi macam apa yang diinginkan dengan model seperti ini?” ujar Azhari, Selasa 31 Desember 2024.
Azhari menjelaskan, biaya politik biasanya muncul pada empat tahapan Pilkada: pencalonan, kampanye, pemilihan, dan pasca pemilihan. Namun, yang seringkali terjadi, biaya pada tahap pemilihan melonjak drastis dan jauh lebih tinggi dibandingkan tahap lainnya. Menurut Azhari, ini mencerminkan semakin meluasnya budaya politik uang dan pembelian suara yang dianggap normal di kalangan masyarakat.
“Celakanya, biaya politik pada fase pemilihan jauh lebih tinggi daripada tahapan lainnya. Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang dalam bahaya, karena budaya politik uang sudah dianggap lazim. Tanpa uang, Anda tidak akan memenangkan Pilkada,” tegas Azhari.
Azhari juga mengungkapkan bahwa dengan tingginya biaya politik seperti ini, kedaulatan rakyat di banyak wilayah Indonesia sudah terancam. Menurutnya, yang menentukan kemenangan dalam Pilkada bukan lagi gagasan atau visi pembangunan calon Kepala Daerah, melainkan banyaknya uang yang dibagikan kepada pemilih.
“Jadi, tidak mengherankan jika ada yang menganggap yang menang dalam pilkada adalah uang dan oligarki. Visi dan gagasan calon Kepala Daerah hanya menjadi formalitas. Banyak calon yang memiliki gagasan dan pengalaman akhirnya harus kalah karena jumlah uang yang disiapkan oleh kandidat lain,” kata Azhari.
Trust Indonesia, yang mendampingi sejumlah kandidat dalam Pilkada serentak pada 27 November 2024, mencatat bahwa mayoritas kandidat yang mereka dampingi berhasil meraih kemenangan. Namun, dengan tingginya biaya politik, Azhari menekankan bahwa hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem politik Indonesia untuk memastikan demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan. (*)
