HERALD.ID, JAKARTA–Pemagaran laut di Tangerang menuai sorotan yang luar biasa. Pagar yang terbuat dari bambu itu berdiri sepanjang 30,16 kilometer dan menghalangi akses nelayan untuk melaut.
Pihak DPR RI belakangan ini bersuara lantang meminta pembongkaran sekaligus pengusutan pelaku. Pemerintah juga sempat memberi statemen, namun kemudian nyaris tak terdengar lagi.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu pun menyindir pejabat yang sebelumnya berkoar lalu melempem lagi. Ia tak menyebut nama, namun hanya jabatan.
Lewat akun X pribadinya, @msaid_didu mengungkapkan kecurigaannya. “Sepertinya Menteri yg seakan galak kemarin terkait pembongkaran pagar laut kembali lembek. Apakah ada pesanan SPRINDIK dari Solo+Pantai Utara Jakarta ke Menteri tsb?” tulisnya.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI menyoroti pemagaran laut di Tangerang yang dinilai berpotensi melanggar penggunaan wilayah ruang laut. Makanya, DPR menganggap perlu diselidiki siapa pelakunya. Hal itu disampaikan Riyono usai mendatangi langsung lokasi pemagaran tersebut.
“Kita mau nyari siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan ruang wilayah laut, ini punya potensi pelanggaran penggunaan wilayah ruang laut. Mau kita cek dan mau kita selidiki siapa yang melakukan ini,” kata Riyono di situs dpr.go.id.
Pemagaran laut itu berada di wilayah laut Kabupaten Tangerang, Banten. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerangkan pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga diberikan pemberat berupa karung berisi pasir.
“Siapa pun dia, dia harus mempertanggungjawabkan. Ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia laut untuk nelayan,” ujar politisi Fraksi PKS ini.
Menurut Riyono, pemagaran laut tersebut merugikan nelayan. Sebab mereka harus memutar saat pergi melaut atau kembali. “Kemudian pasti solarnya juga akan tambah. Oleh karena itu kita akan coba, kita akan usaha bagaimana kemudian mereka mempertanggungjawabkan,” kata Riyono.
Maka dari itu, Riyono mengajak instansi terkait untuk menyelidiki hal tersebut. “Kawan-kawan di Pemprov, teman-teman di KKP ayo kita lihat dengan sejujur-jujurnya,” jelas Legislator Dapil 7 Jatim itu. (ilo)
