HERALD.ID, JAKARTA—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto terseok-seok di awal pelaksanaannya. Ketidaksiapan Badan Gizi National (BGN) sebagai penyelenggara dianggap pemicu.
Saat MBG perdana dilaksanakan serentak di 26 provinsi, Senin (6/1/2025), BGN menunjukkan ketidaksiapan mereka.
Kabar tersebar bahwa sehari sebelum kick off program MBG, Kepala BGN Dadan Hindayana dipanggil Presiden Prabowo ke Hambalang. Saat itu hadir beberapa menteri. Prabowo menanyakan bagaiamana kesiapan BGN, yang dijawab oleh Dadan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang siap sebanyak 156.
Sebagaimana dikutip dari Inilah.com, dengan wajah kecewa Prabowo menyahut, ”Ya sudah tidak usah dipaksakan.”
Dadan yang mengetahui bahwa Prabowo kecewa, langsung menyebut kesiapan BGN. ”Kami siap Pak, nanti setiap hari akan bertambah (jumlah dapur),” kata Dadan seperti dituturkan sumber Inilah.com yang ikut dalam pertemuan tersebut.
Prabowo pantas marah karena dalam laporan Dadan sebelumnya dapur yang siap mengebul tanggal 6 Januari lalu sebanyak 937 dapur. Namun kenyataannya hanya 156. Bahkan data yang sebenarnya hanya 92.
Seperti “mencium” sesuatu yang tidak beres dalam tubuh BGN, Presiden Prabowo pun melontarkan pesan pada Dadan. “Jangan macam-macam ya, saya dengar ada yang bermain di BGN.”
Adapun saat resmi dimulainya program MBG, Senin (6/1/2025), Prabowo tak menghadiri MBG perdana. Publik pun ketika itu bertanya-tanya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Presiden Prabowo akan meninjau pelaksanaan program MBG secara mendadak agar terlihat alami, tanpa persiapan khusus.
“Beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja, mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan. Jadi, enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” ujar Hasan di Jakarta, Senin (6/1/2024).
Pernyataan Hasan tersebut berkaitan dengan kegiatan Prabowo yang tidak dijadwalkan meninjau pelaksanaan program MBG pada hari pertama dimulai.
Hasan juga menjelaskan hingga saat ini, Presiden belum dijadwalkan untuk meninjau pelaksanaan MBG di titik tertentu, baik di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun sekolah-sekolah.
Tanda-tanda sulitnya program ini dijalankan juga terlihat dari banyaknya komentar terkait anggaran. Pihak DPD RI misalnya mengusulkan penggunaan dana zakat. (ilo)