HERALD.ID, JAKARTA–Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan alasan Makan Bergizi Gratis (MBG) tak berikan menu susu setiap hari.
Dadan Hindayana mengatakan susu di Indonesia sebagian besar masih diproduksi dari impor dan mereka tidak ingin MBG memicu lonjakan.
“Kenapa tidak diberikan serempak di seluruh indonesia? Karena susu kita masih 80 persen impor, kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga,” ujar Dadan, saat Rapimnas Perempuan Indonesia Raya (PIRA), di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025) dikutip dari Inilah.com.
Selain soal susu, ia juga menyoroti bahan makanan berupa telur dan ayam yang berlimpah. Menurutnya, kelimpahan itu disebabkan karena masyarakat Indonesia yang tak mampu membeli sehingga banyak anak kekurangan gizi.
“Sekarang telur dan ayam kelebihan, kenapa? Karena 60 persen masyarakat kita tidak mampu beli ayam dan telur sementara 60 persen itu kekurangan gizi,” ungkapnya.
Makanya, kehadiran badan gizi memberikan rantai pasokan terhadap UMKM dan manfaat kepada anak-anak dalam program makan bergizi gratis.
“Ketika badan gizi hadir di tengah-tengah (masyarakat), kami beli itu ayam dan telur yang kelebihan itu, kami salurkan kepada yang tidak mampu sehingga nanti kalau sudah berjalan. rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar jangan sampai kemudian terjadi impor,” ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan Dadan Hindayana melibatkan 30 ribu UMKM di SPPG atau dapur makan bergizi gratis seluruh Indonesia.
“30.000 UMKM yang bergerak di jasa katering berpotensi untuk terlibat dalam makan bergizi gratis. Pemerintah dalam hal ini yang dikomandani oleh Prof Dadan sedang menyiapkan kurang lebih 30.000 titik ya. Di seluruh Indonesia berdasarkan arahan dan petunjuk maupun perintah presiden Prabowo,” ujar Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).
Politikus Golkar itu mengatakan, terdapat lebih dari 2 juta pengusaha UMKM bidang kuliner di Indonesia, 49 persen di antaranya dibangun oleh para perempuan, khususnya emak-emak, yang membutuhkan sentuhan pemerintah agar bisa mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, kata dia, Presiden Prabowo menargetkan 30 ribu lebih UMKM harus terlibat dalam MBG.
“Tahun depan harus terealisasi kurang lebih sekitar 30.000 titik tersebar di seluruh Indonesia tentunya dengan target titik yang cukup masif dan luar biasa besar ini tidak bisa dikerjakan oleh satu orang atau dua orang ini perlu kerja sama koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak,” ujarnya. (ilo)
