HERALD.ID, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digagas pemerintah untuk memperbaiki gizi masyarakat, kini menghadapi tantangan besar. Banyak mitra program mengundurkan diri akibat keterlambatan pembayaran Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti isu ini dan meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk menyelamatkan program yang baru berjalan tiga pekan tersebut.
“Kami memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan teknis pelaksanaan program ini. Tentu, program baru seperti MBG membutuhkan banyak perbaikan di lapangan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 30 Januari 2025.
Menurut Puan, pemerintah harus segera merespons kekurangan dalam pelaksanaan program MBG agar tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi sasaran utama.
“Kami di DPR akan terus mengawal proses ini agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai program yang bertujuan mulia ini malah terhambat oleh masalah administratif,” tegas Puan.
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa mitra program MBG selama ini harus mengeluarkan dana pribadi untuk pelaksanaan program, yang kemudian diganti melalui sistem reimburse. Namun, banyak mitra mengeluhkan keterlambatan penggantian biaya, yang membuat mereka kesulitan secara finansial.
Dadan menjanjikan perubahan sistem mulai Februari 2025. “Kami sedang mengupayakan agar dana negara langsung masuk ke rekening mitra, bukan lagi melalui sistem reimburse,” kata Dadan saat ditemui di Jakarta.
Program MBG bertujuan memberikan akses makanan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, polemik di awal pelaksanaannya mengundang kritik dari berbagai pihak. Bahkan, sejumlah tokoh masyarakat, seperti Alissa Wahid, mengungkapkan kekhawatiran bahwa program ini hanya akan menjadi alat pencitraan jika pelaksanaannya tidak segera diperbaiki.
Kini, masyarakat menanti langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan kendala administratif dan memastikan program MBG dapat berjalan dengan lancar. Dukungan semua pihak, termasuk DPR, diharapkan mampu menjaga program ini tetap berada di jalurnya dan benar-benar menjadi solusi atas masalah gizi di Indonesia. (*)
