HERALD.ID, JAKARTA — Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto baru saja dimulai, namun berbagai hambatan politik sudah menghadangnya.
Sejumlah pihak menilai bahwa loyalis pemerintahan sebelumnya masih memegang kendali, membuat Prabowo sulit menjalankan kebijakan yang dijanjikan kepada rakyat.
Narasi ini semakin menguat setelah Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, melontarkan pernyataan yang menyoroti bagaimana loyalis Jokowi masih mendominasi berbagai sektor strategis.
“Sepertinya bapak Presiden Prabowo tidak bisa bekerja untuk rakyat karena dibegal oleh loyalis Jokowi,” tulis Said Didu melalui akun X @msaid_didu pada 4 Februari 2025.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan yang seharusnya menjadi prioritas justru terhambat.
Bahkan, beberapa isu penting yang sebelumnya menjadi perhatian publik kini seolah hilang tanpa penyelesaian yang jelas.
Said Didu menyoroti beberapa isu yang menurutnya tidak ditangani dengan serius. Salah satunya adalah pemberantasan judi online yang sebelumnya digaungkan pemerintah, tetapi kini tak lagi terdengar perkembangannya.
“Pemberantasan judol (judi online) lenyap,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyoroti kasus pagar laut sepanjang 30 kilometer, yang menurutnya hanya sekadar panggung sandiwara tanpa penegakan hukum yang nyata.
“Penegakan hukum pagar laut hanya panggung sandiwara,” tambahnya.
Tak hanya itu, ia juga mengaitkan polemik yang belakangan mencuat terkait tabung gas elpiji 3 kilogram, yang ia duga sebagai strategi pengalihan isu untuk menenggelamkan kasus pagar laut.
“Sabotase LPG 3 Kg. Oligarki plus Jokowi dan Geng masih berkuasa,” tegasnya.
