HERALD.ID, JAKARTA – Proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan memblokir anggaran pembangunan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahkan bingung saat ditanya soal progres proyek tersebut.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto lebih memilih fokus pada penguatan sumber daya manusia, ketahanan pangan, dan energi, dibanding melanjutkan proyek yang dinilai tidak efisien ini.
Anggaran Diblokir
Pembangunan IKN digadang-gadang sebagai warisan Presiden Joko Widodo, dengan target anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap lanjutan.
Namun, kebijakan pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan membuat proyek ini semakin tidak menentu. Saat ditanya mengenai progres pembangunan, Menteri PUPR justru balik bertanya mengenai progres yang dimaksud.
Hal ini memicu kritik dari berbagai pihak. Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa proyek IKN sejak awal sarat dengan kepentingan politik, bukan kepentingan rakyat.
“Proyek ini dibangun dengan asumsi bahwa Jokowi akan terus berkuasa lewat penerusnya. Sekarang, ketika kepentingan politiknya berubah, proyek ini ditinggalkan begitu saja. Ini bukti bahwa IKN bukan prioritas nasional, melainkan kepentingan segelintir elite,” ujar Rocky, Jumat (7/2/2025).
Anggaran besar yang digelontorkan dianggap tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata, maupun lingkungan.
Rocky Gerung menambahkan bahwa proyek ini sudah menjadi beban bagi pemerintahan baru.
“Jika Prabowo mau realistis, proyek ini harus dievaluasi ulang. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama, membangun proyek tanpa perencanaan matang, lalu meninggalkannya begitu saja,” tegasnya.
