HERALD.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang meminta dirinya jangan ditarik-tarik ke masalah anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dilaporkan diblokir pemerintah.
Lewat akun X pribadinya, @msaid_didu, pria asal Pinrang Sulawesi Selatan itu menegaskan bahwa IKN adalah ambisi pribadi Jokowi.
“Tapi Bapak buang-buang uang rakyat atas keputusan bodoh demi ambisi pribadi,” tegas Said Didu dikutip Sabtu (8/2/2025).
Sebelumnya, Jokowi angkat bicara terkait pemblokiran anggaran pembanguan IKN. Menurutnya, perihal tersebut lebih patut dipertanyakan kepada pemerintah saat ini. “Tanyakan ke kepala otorita, tanyakan ke pemerintah ya,” ujar Jokowi kepada wartawan di kediamannya, Solo, dikutip Sabtu, 8 Februari.
Jokowi tak menampik bila masih berkomunikasi dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljon. Tapi, tidak membahas perihal progres ataupun anggaran pembanguan IKN. Komunikasi keduanya hanya sebatas menanyakan kabar satu sama lain layaknya kawan lama yang sempat bekerjasama. “Ya kadang-kadang mengabarkan aja bukan urusan pekerjaan. ‘Sehat, Pak Bas. Keluarga gimana?’ gitu aja,” ucapnya.
Saat disinggung lebih jauh ada tidaknya sesekali membahas perihal IKN, Jokowi menegaskan perihal itu urusan pemerintah. Sehingga, meminta untuk tidak mengaitk-kaitkan. “Itu kan urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah. Ngga ada hubungannya, laporan progres ya ke presiden ke menteri,” kata Jokowi.
Selain soal komentar Jokowi, Muhammad Said Didu juga menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang memastikan, ibu kota Republik Indonesia akan berpindah ke IKN Nusantara pada tahun 2028 nanti.
“Menteri Jokowi sedang membela,” kata Said Didu dalam komentar terpisah.
Bahlil seperti diberitakan sebelumnya mengatakan, perpindahan ibu kota ke IKN tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu sambung Bahlil, tahapan proses penyelesaian pembangunan IKN masih terus berjalan.
“Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU (Pekerjaan Umum),” kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025) dikutip dari Republika.co.id.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Menurut dia, tidak semua ketua umum (ketum) partai politik mengerti soal pembangunan calon ibu kota yang berada di Kalimantan Timur tersebut.
“Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Enggak juga,” kata dia.
Sebelumnya, ramai pemberitaan soal anggaran IKN yang diblokir pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan IKN terjadi bukan lantaran efisiensi anggaran, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
“Beda lah, beda,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Pemblokiran itu menurut Zainal merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan pada awal tahun. Ia juga memastikan, dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.
Terpisah, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyampaikan bahwa isu mengkraknya keberlanjutan pembangunan IKN bukanlah hal yang mengejutkan. Ia mengaku telah memprediksi hal tersebut sejak tiga tahun lalu.
“Mangkraknya IKN akan semakin menjadi nyata setelah adanya pemangkasan anggaran IKN secara besar-besaran,” ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Sejak awal, pembangunna IKN membutuhkan biaya sangat besar. Ini pun akan menjadi tanggungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pemerintahan berikutnya. Menurut Huda, Prabowo Subianto mendapatkan beban besar IKN dari Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden sebelumnya.
“Ruang fiskal pemerintahan (Prabowo) jadi sangat sempit. Padahal pemerintahan (Prabowo) butuh ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan pembangunan dan janji kampanyenya,” ujar Huda.(ilo)
