HERALD.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatarwata, ditangkap Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi PT Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp16,8 triliun.
Penangkapan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai seleksi dan pengawasan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani.
Pengamat politik, Rocky Gerung menyoroti peristiwa ini sebagai pukulan telak bagi integritas keuangan negara. Menurutnya, penangkapan Isa menimbulkan ironi besar di tengah kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah.
“Dirjen Anggaran ditangkap di saat anggaran dipangkas. Ini menandakan kerakusan pejabat yang luar biasa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rocky mempertanyakan kebijakan pengangkatan Isa Rahmatarwata ke posisi strategis sebagai Dirjen Anggaran.
Ia menekankan bahwa meskipun kasus ini terjadi saat Isa menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian Bapepam, tetap saja ada kegagalan dalam menyeleksi pejabat tinggi negara.
“Bagaimana mungkin seorang yang memiliki rekam jejak bermasalah bisa menduduki posisi sepenting ini?” kata Rocky.
Menurut Rocky, kasus ini juga berdampak besar terhadap persepsi investor asing terhadap Indonesia. Di tengah upaya pemerintah menarik investasi dan memperbaiki iklim usaha, justru muncul skandal yang merusak kepercayaan dunia internasional.
“Investor melihat bahwa Indonesia belum layak untuk dijadikan tujuan investasi jika pejabat keuangan tertinggi pun terlibat korupsi,” tegasnya.
Penangkapan ini juga dinilai akan berdampak pada Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menjabat. Rocky menilai bahwa Prabowo kini menghadapi tantangan besar dalam membangun kepercayaan publik dan investor.
“Saat ini ada tiga krisis yang terjadi bersamaan: krisis ekonomi, kekacauan politik, dan defisit moral dalam kepemimpinan keuangan negara,” tambahnya.
Dalam konteks reshuffle kabinet yang santer dibicarakan, Rocky menilai Sri Mulyani harus dievaluasi.
“Sri Mulyani selalu menggaungkan integritas di Kementerian Keuangan, tetapi faktanya, orang kepercayaannya justru terlibat korupsi besar. Maka, wajar jika publik menuntut pertanggungjawaban,” pungkasnya. (*)
