HERALD.ID, JAKARTA – Gelombang tuntutan agar mantan Presiden Joko Widodo diadili terus meluas di berbagai daerah.
Spanduk, grafiti, hingga demonstrasi yang menyuarakan aspirasi tersebut semakin masif, bahkan merambah ke Solo, kota kelahiran Jokowi.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai situasi ini harus segera disikapi secara tegas oleh Presiden Prabowo Subianto agar tidak semakin memicu instabilitas politik dan sosial.
Rocky menyoroti bahwa kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini telah berdampak luas terhadap perekonomian, terutama di daerah.
Pemotongan belanja negara ini mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari bisnis pemasok bahan makanan, transportasi, hingga usaha kecil seperti toko oleh-oleh.
Namun, publik mulai mempertanyakan keadilan dalam kebijakan ini, karena pemotongan tidak merata di semua sektor.
Beberapa kementerian strategis seperti Kementerian Pertahanan dan Kepolisian justru tetap mendapatkan alokasi anggaran besar, menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.
Di sisi lain, isu ketegangan politik pasca-Pemilu 2024 masih berlanjut, ditambah dengan potensi reshuffle kabinet yang dikabarkan semakin menguat.
Rocky menilai bahwa tuntutan untuk mengadili Jokowi merupakan bagian dari akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan era pemerintahannya, terutama terkait konflik agraria dan dugaan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya negara.
“Skala ketegangan ini akan terus bereskalasi. Jika tidak ada langkah konkret dari Presiden Prabowo, maka ada risiko besar terjadi instabilitas yang lebih luas,” ujar Rocky melalui akun YouTube officialnya.
Lebih lanjut, Rocky menyoroti bahwa publik semakin kritis terhadap sikap Prabowo yang selama ini banyak menyuarakan retorika tentang keberpihakan kepada rakyat, namun belum diikuti dengan tindakan nyata.
Ia menekankan bahwa janji-janji Prabowo untuk menindak tegas pejabat yang tidak bekerja demi kepentingan rakyat harus dibuktikan, bukan sekadar pernyataan politik belaka.
“Publik tidak bisa terus dipuaskan dengan retorika. Jika memang serius ingin menjalankan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat, maka harus ada keputusan tegas. Salah satunya adalah mengusut dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Jokowi selama menjabat,” tegasnya.
Sementara itu, aksi massa yang menuntut pengadilan terhadap Jokowi mulai berani mengambil langkah lebih jauh, seperti mendatangi kediaman mantan presiden tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa gelombang tuntutan bukan sekadar fenomena media sosial atau aksi sporadis, tetapi sudah menjadi gerakan sosial yang lebih terorganisir.
Situasi ini juga menjadi perhatian dunia internasional. Rocky menilai bahwa legitimasi pemerintahan Prabowo masih terkait erat dengan warisan politik Jokowi.
Oleh karena itu, jika Prabowo ingin menegaskan kepemimpinannya sebagai sesuatu yang berbeda dari rezim sebelumnya, maka harus ada langkah nyata dalam merespons tuntutan publik.
“Pilihan ada di tangan Prabowo. Apakah ia akan melanjutkan seluruh ambisi Jokowi atau mengambil jalan berbeda? Ini bukan sekadar soal politik, tetapi juga soal moral dan etika dalam memimpin negara,” pungkas Rocky. (*)
